Pemerintah Kalteng dan PT Adaro siap kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat

Palangka Raya (ANTARA) - Jajaran pemerintah di Provinsi Kalimantan Tengah siap berkolaborasi dengan PT Adaro Indonesia dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di provinsi setempat.

"Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang tentunya harus disesuaikan dengan 'blue print' milik pemerintah. Ini sebagai bentuk kolaborasi program kerja," kata Kabag Ekonomi dan Pengelola SDA, Biro Ekonomi Pemprov Kalteng Wuryanto, saat membuka acara Konsultasi Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) PT Adaro Indonesia Tahun 2019-2022 Wilayah Operasional Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di Palangka Raya, Jumat.
 
Menurut dia, konsultasi RIPPM ini wajib dilakukan agar program perusahaan dapat sejalan dengan program pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten setempat selaku lokasi sasaran program.

"Kami juga berharap seluruh pemegang IUP dan perusahaan yang ada di Kalimantan Tengah melakukan hal yang sama sebelum melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) agar program tidak tumpang tindih, efektif, efisien dan tepat sasaran," katanya.

General Manager Eksternal Relation PT Adaro, Rizky Dartaman mengungkapkan secara garis besar program RIPPM perusahaan itu menyasar lima sektor, yakni ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya serta lingkungan. Pelaksanaan program itu tentu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran program.

PT Adaro Indonesia, untuk wilayah operasional di Kalimantan Tengah meliputi dua kabupaten yakni Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur.

Untuk jumlah daerah binaan, perusahaan tambang batu bara  itu memiliki 10 desa yang mana enam berada di wilayah Kabupaten Barito Selatan dan empat sisanya di Kabupaten Barito Timur.

"Melalui konsultasi ini kami juga ingin mendapat masukan program, sehingga jika yang telah kami susun kurang tepat dapat diganti dengan program usulan tersebut," katanya.

Acara konsultasi RIPPM itu sendiri di hadiri sejumlah pihak seperti Pemprov Kalimantan Tengah, Pemkab Barito Selatan, Pemkab Barito Utara dan tokoh masyarakat di dua kabupaten tersebut serta sejumlah pihak terkait lainnya.