Palangka Raya (ANTARA) - Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah menyebut, jika pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) juga akan memengaruhi inflasi maupun deflasi.
"Pilkada nantinya akan memengaruhi sejumlah komoditas yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut," kata Wakil Ketua TPID Kalteng Setian di Palangka Raya, Rabu.
Komoditas yang akan terpengaruh pada pilkada nantinya adalah pada kelompok inti atau 'core', seperti barang-barang yang sudah jadi berupa spanduk, sablon kaos serta perlengkapan alat tulis.
Meskipun yang lebih banyak terpengaruh adalah komoditas pada kelompok core, namun kelompok lainnya seperti 'volatile foods' juga akan terkena imbasnya. Misalnya makanan siap saji yang diperuntukan bagi massa yang berkumpul.
Hanya saja hal itu masih belum terasa dampaknya saat ini, mengingat pilkada masih dalam tahap persiapan. Adapun pilkada yang digelar pada tahun 2020 mendatang, meliputi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur.
Sementara itu, berdasarkan pemaparan TPID, pada September 2019 Kalteng mengalami deflasi sebesar -0,07 persen (mtm), namun tidak sedalam Agustus 2019 yakni sebesar -0,29 persen (mtm).
Adapun komoditas penyumbang deflasi adalah kelompok 'volatile foods' dan 'administered price', yakni masing-masing mengalami deflasi sebesar -1,03 persen (mtm) dan -0,05 persen (mtm).
Deflasi Kalteng merupakan tertinggi ketiga se-Kalimantan, setelah Kalimantan Timur dengan -0,27 persen (mtm) dan Kalimantan Utara dengan -0,57 persen (mtm). Sedangkan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur mengalami inflasi, masing-masing sebesar 0,21 persen (mtm) dan 0,01 persen (mtm).
Secara umum, sebagian besar kota sampel inflasi di Kalimantan pada September 2019 memang mengalami deflasi. Kota Palangka Raya mengalami inflasi tertinggi ketiga di Kalimantan, sedangkan Sampit mengalami deflasi yang cukup dalam, yakni tertinggi keempat di Kalimantan.
