Pangkalan Bun (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Nurhidayah memerintahkan seluruh organisasi perangkat daerah di kabupaten setempat, agar lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam mengentaskan kemiskinan.
SKPD yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan wajib saling mendukung dan berkoordinasi dalam menyusun serta melaksanakan program maupun kegiatan, kata Nurhidayah di Pangkalan Bun, kemarin.
"Sampai sekarang kemiskinan di daerah ini sudah menjadi masalah yang sangat komplek dan multidimensi. Kemiskinan itu juga menjadi faktor utama penyebab timbulnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)," ucapnya.
Dikatakan, dengan mengalokasikan anggaran secara memadai, program tersebut dapat tepat sasaran, serta dapat menyentuh dan mengatasi langsung keluhan dan kebutuhan masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung.
Baca juga: Bupati Kobar peringatkan pegawai pemerintah jangan gunakan elpiji 3 kg
Nurhidayah mengatakan saat ini pemerintah daerah melalui Dinas Sosial (Dinsos) setempat, telah mendirikan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), yang diharapkan dengan terbentuk SLRT dapat mengidentifikasi keluhan dan kebutuhan PMKS di Kabupaten Kotawaringin Barat.
Dijelaskannya SLRT yang baru - baru ini diresmikan adalah merupakan sebuah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin, dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, baik di pusat di pusat maupun di daerah.
"SLRT dalam mengidentifikasi PMKS harus merujuk ke program-program pemerintah yang dikelola SKPD terkait, serta memantau dan memastikan penanganan keluhan tersebut telah ditangani dengan baik,"demikian Nurhidayah.
Baca juga: Anggaran kelurahan bisa dialokasikan untuk pengelolaan persampahan di Kobar
Baca juga: Wabup ingatkan pentingnya perlindungan anak dari sejumlah ancaman di Kobar
