DPRD Palangka Raya gali informasi penganggaran di Jakarta

id Dprd palangka raya, ketua dprd palangka raya, sigit k yunianto, kalteng, kalimantan tengah, palangka raya, banggar, banmus, kunker, dki jakarta, ibu k

DPRD Palangka Raya gali informasi penganggaran di Jakarta

Jajaran DPRD Palangka Raya saat melakukan kunker ke DPRD DKI Jakarta, Kamis, (9/1/2020). (ANTARA/Adi Wibowo)

Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta.

"Kegiatan ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai cara DPRD DKI Jakarta, dalam menyusun anggaran dan kegiatan tahun 2020," kata Ketua DPRD Sigit K Yunianto di Jakarta, Kamis.

Sigit menjelaskan, semua informasi yang pihaknya dapatkan, baik mengenai anggaran maupun penyusunan kegiatan yang dilakukan anggota Banmus, nantinya akan dikaji dan diterapkan di Palangka Raya.

Apalagi di Jakarta sudah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi (TI). Hal tersebut sangat bagus, apabila nantinya bisa diimplementasikan di Palangka Raya yang saat ini perkembangan pembangunannya sudah cukup pesat.

"Apabila sistem TI telah diterapkan di daerah kita, baik dalam hal pelayanan publik serta lainnya, tentu sedikit banyaknya akan sangat membantu masyarakat dalam pengurusan berbagai hal," ungkapnya.

Menurut orang nomor satu di DPRD Palangka Raya tersebut, mengenai penjadwalan kegiatan baik sidang dan lain sebagainya agar tidak salah, mereka juga banyak bertanya kepada pimpinan di DPRD DKI Jakarta, agar hal serupa bisa diterapkan di DPRD Palangka Raya pada tahun ini.

"Semua ilmu dan masukan yang kami dapat tentang penjadwalan kegiatan DPRD juga akan diterapkan sesuai aturan yang berlaku," terangnya.

Di lokasi yang sama, Wakil Ketua I DPRD Palangka Raya Wahid Yusuf yang juga hadir dalam kegiatan kunker tersebut berharap, kegiatan yang sudah dilakukan harus dimanfaatkan dengan benar.

Hal ini dilakukan, agar kegiatan yang dijadwalkan pada tahun ini, sama sekali tidak menyalahi aturan dan bisa terlaksana secara efektif dan efisien.

"Tak hanya anggota saja yang wajib memahami persoalan tersebut, kami unsur pimpinan juga harus tahu sehingga pada penyusunan anggaran dan kegiatan tidak akan menyalahi aturan," jelas Wahid.