Dapat imbalan dari BTN, tata kelola anggaran KPU Kalteng dipertanyakan

Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi 1 DPRD Kalimantan Tengah Freddy Ering mempertanyakan motif dan latarbelakang Komisi Pemilihan Umum setempat, yang menjalin kerja sama sekaligus menyimpan anggaran di PT Bank Tabungan Negara.

Informasinya kerja sama dan penyimpanan anggaran itu diikuti dengan pemberian imbalan bantuan berupa beberapa unit mobil dan motor operasional dari BTN ke KPU Kalteng, kata Freddy Ering di Palangka Raya, Senin malam.

"Apakah kerja sama itu benar-benar untuk menunjang kelancaran tugas KPU, atau ada maksud mengejar keuntungan pribadi ataupun kelompok. Istilahnya itu mengejar 'ujungan' simpanan deposito maupun giro," tambahnya.

Menurut wakil rakyat empat periode itu, tugas utama KPU Provinsi Kalteng adalah menyelenggarakan dan menyukseskan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, khususnya pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)  2020.

Dia pun mengingatkan komisioner KPU Kalteng agar tidak silau dengan ratusan miliar rupiah yang telah disediakan, lalu mengabaikan tugas pokok. Padahal untuk Pilkada Kalteng  2020, dianggarkan di APBD 2020 sebesar 250 miliar atau 3 kali lipat dibanding Pilkada tahun 2015.

"Jangan lupa bahwa anggaran KPU Provinsi Kalteng yang sangat besar itu bersumber dari APBD provinsi. Anggaran itu bahkan harus mengalahkan atau mengorbankan bidang dan sektor lain yang sebenarnya tak kalah penting dan mendesak," kata Freddy.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan sudah sewajarnya apabila tata kelola anggaran KPU Kalteng itu sebesar besarnya untuk kepentingan dan kelancaran pilkada tidak disimpankan.
 Bahkan masalah tempat atau bank penempatan anggaran yang diberikan kepada KPU Kalteng seharusnya masuk dalam klausul NPHD, sebelum ditanda tangani.

Baca juga: Ketua DPRD Kalteng terima audiensi Fordayak

Misalnya, ucapnya, minimal sebagian anggaran ditempatkan di bank milik daerah dan sebagian lagi di bank nasional lain. Hal itu wajar karena sumber dananya berasal APBD Provinsi, bukan APBN.

"Namun apapun itu saya minta pihak inspektorat dan BPK untuk dapat mengaudit pengelolaan dana KPU Provinsi, tidak menunggu selesai tapi kalau bisa audit setiap tahapan," kata Freddy.

Selain itu, Komisi I DPRD Provinsi Kalteng juga akan segera menjadwalkan hearing atau RDP dengan KPU Provinsi Kalteng, Bawaslu Kalteng, Polda, Korem serta pihak lainnya.

"Itu penting dilakukan agar semua permasalahan bisa semakin jelas. Kami ingin pelaksanaan Pilkada Kalteng tahun 2020 berjalan lancar dan sukses," demikian Freddy.

Baca juga: Bumi Pancasila tak ingin sekedar slogan, DPRD Kalteng kunker ke BPIP

Baca juga: Energi dan aset di Kalteng perlu diperhatikan, kata Fraksi PDIP