Pemkab Bartim diminta fokus tingkatkan PAD

Tamiang Layang (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Barito Timur Kalimantan Tengah Nursulistio meminta pemerintah kabupaten setempat lebih fokus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan daerah.

“PAD merupakan target utama yang perlu ditangani dengan serius. Dengan PAD yang besar maka pembangunan yang besar akan ikut mengiringinya dan mampu mensejahterakan ASN,” kata Nursulistio di Tamiang LAyang, Selasa.

Menurut politisi Partai Golongan Karya itu, potensi-potensi PAD perlu didata dan dilakukan penggalian secara optimal dengan pola diantaranya mengintensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi, perbaikan sistem, regulasi dan manajemen pengelolaan pajak dan retribusi, serta peningkatan sumber daya manusia dalam mengelola PAD.

Berdasarkan data, PAD Barito Timur saat ini masih berkisar Rp100 miliar. Angka tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi-potensi yang ada di kabupaten berjuluk Bumi Nansarunai-Jari Janang Kalalawah itu.

Nursulistio menilai, perlu adanya perbaikan-perbaikan dari perangkat daerah dalam meningkatkan PAD Barito Timur seperti lemahnya sektor perpajakan dan pengawasannya. Selain itu, perlu adanya kerjasama lintas perangkat daerah dalam aksi peningkatan PAD.

Baca juga: Perceraian di Bartim didominasi gugatan istri

“DPRD Barito Tumur sebagai mitra kerja selalu terbuka dengan pemkab. Jika ada permasalahan, sampaikan ke kami juga sebagai mitra kerja. Kita sama-sama berupaya meningkatkan PAD Bartim untuk pembangunan daerah,” kata Nursulistio.

Permasalahan terkait PAD bisa disampaikan saat rapat kerja bersama. Peningkatan PAD bisa dari berbagai sektor seperti pajak, retribusi bahkan kepariwisataan.

PAD merupakan tolak ukur keberhasilan dalam peningkatan keuangan daerah yang dipergunakan untuk belanja daerah. Keuangan daerah saat ini dituntut sangat kompleks untuk memenuhi tuntutan pembangunan yang kian meningkat sesuai perkembangan zaman.

“Kalau ada peluang untuk bisa menjadi PAD,  kita bersama fokuskan menanganinya. Bagaimana sistem dan regulasinya, perlu kita tangani bersama. Eksekutif dan legislatif merupakan mitra kerja yang saling mengisi dan membenahi untuk peningkatan pembangunan daerah,” demikian Nursulistio.