Amnesty International soroti akuisisi Newcastle

Jakarta (ANTARA) - Lembaga hak asasi manusia Amnesty International Britania Raya menyoroti akuisisi klub Liga Premier Inggris, Newcastle United, yang memasuki proses akhir untuk beralih kepemilikan ke konsorsium asal Arab Saudi.

Direktur Amnesty International regional Britania Raya Kate Allen mendesak Pemimpin Eksekutif Liga Premier Richard Masters agar mempertimbangkan situasi HAM di Arab Saudi dalam proses akuisisi Newcastle.

Pasalnya, konsorsium Arab Saudi yang akan membeli Newcastle, Public Investment Fund (PIF), dipimpin oleh Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman yang memiliki sederet catatan hitam dalam HAM menurut pandangan Amnesty International.

Mohammed bin Salman yang juga menjabat Menteri Pertahanan Arab Saudi disebut Amnesty International terlibat dalam berbagai upaya pemberangusan HAM berupa penangkapan, penyiksaan dan kriminalisasi pegiat HAM di negaranya.

Salah satu kasus yang disoroti Amnesty International adalah pemidanaan Loujain Al-Halthloul, salah satu pegiat hak perempuan yang ditangkap pada Mei 2018 dan tengah disidang oleh Pengadilan Kriminal Khusus, yang disebut sebagai "senjata pembungkaman".

Seluruh proses persidangan Al-Hathloul dilangsungkan tertutup baik itu untuk diplomat asing maupun jurnalis.

"Semua kegiatan bisnis harus terbebas dari keterkaitan terhadap pelanggaran HAM, tidak terkecuali sepak bola Inggris," demikian kata Kate dalam suratnya kepada Masters dilansir laman resmi Amnesty International Britania Raya, Selasa setempat.

"Kami tidak berada dalam posisi mengatur siapa yang harus menjalankan Newcastle United, tetapi kecuali Liga Premier mau berhenti dan mengamati secara serius situasi HAM di Arab Saudi, kompetisi ini dalam ancaman dimanfaatkan untuk langkah pencitraan melalui olahraga demi mengalihkan perhatian dari catatan hitam HAM di Arab Saudi," ujarnya menambahkan.

"Setidaknya, Liga Premier harus memberikan pernyataan jelas bagaimana pemeriksaan terhadap calon pemilik dan direktur Newcastle yang baru dan apa saja hasi peninjauan terhadap catatan HAM di Arab Saudi di bawah kepemimpinan Mohammed bin Salman," pungkas surat tersebut.