Wabup Kobar blusukan ke desa cek penyaluran BLT-DD

Pangkalan Bun (ANTARA) - Wakil Bupati Kotawaringin Barat Ahmadi Riansyah blusukan ke desa-desa guna mengecek penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang saat ini telah memasuki tahap kedua.

Kunjungan ke beberapa desa ini dilakukan untuk memastikan BLT-DD tersalurkan dan tepat sasaran sesuai mekanisme dan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah, kata Ahmadi Riansyah di Desa Kinjil, Jumat.

"BLT DD merupakan program yang cukup strategis dan patut dikawal serta dipastikan tersalurkan dan tepat sasaran kepada penerima bantuan di Kabupaten Kotawaringin Barat," ucapnya.

Dikatakannya, berdasarkan laporan dari pihak desa, didapati beberapa perubahan, diantaranya adanya perubahan penyaluran bantuan terhadap calon penerima yang telah ditetapkan.

Ini terjadi ketika proses penyaluran ada perubahan penerima karena calon penerima yang telah ditetapkan merasa dirinya mampu sehingga dia menolak menerima BLT-DD tersebut dan meminta diberikan kepada warga yang lebih berhak.

Hasil kesepakatan bersama, BLT-DD tersebut penyalurannya dialihkan kepada keluarga tidak mampu lainnya yang belum terdata dalam program bantuan lainnya milik pemerintah.

"Atas perubahan itu, saya mengintruksikan untuk dilakukan perbaikan terhadap kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan dalam proses pertanggungjawaban," jelas Ahmadi.

Ahmadi menambahkan, perlu diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat, bahwa BLT-DD ini merupakan bantuan yang bersumber dari anggaran dana desa dengan nilai bantuan sebesar Rp 600 ribu per kepala keluarga. Tidak semua masyarakat desa bisa mendapatkan bantuan ini sebab ada beberapa kriteria yang ditentukan.

Perlu diklarifikasi, karena banyak sekali masyarakat Kotawaringin Barat yang berkeinginan mendapatkan bantuan dari pemerintah, salah satunya BLT-DD, karena mereka berpikir dampak yang ditimbulkan pandemi COVID-19 bukan hanya dirasakan oleh masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat miskin, tetapi semua tingkatan masyarakat ikut merasakan dampak.

"Akan tetapi, sekali lagi sampaikan bahwa sudah ada ketentuan, dan ketentuannya tidak mengatur demikian. Saya harap masyarakat dapat menerima dan memakluminya," jelas Ahmadi.

Untuk itu dia meminta dukungan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama ikut mengawasi dan mengawal setiap penyaluran bantuan yang bersumber dari anggaran dana milik pemerintah agar tepat guna dan tepat sasaran.

Baca juga: Tes cepat COVID-19 di Kobar sasar tiga kecamatan

Baca juga: Gubernur Sugianto tegaskan warga terpapar COVID-19 wajib dikarantina