Pendataan pemilih di perkebunan sawit Kotim perlu ketelitian
Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Supian Hadi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajarannya mendata secara teliti seluruh warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih, termasuk di lingkungan perusahaan perkebunan kelapa sawit.
"Dulu ada perusahaan perkebunan dengan karyawan sekitar 7.000 orang, tapi hanya sekitar 2000 orang yang terdata untuk menggunakan hak pilih, sedangkan 5000 orang lainnya dibantu menggunakan hak pilih menggunakan KTP. Itu baru satu perkebunan. Di daerah kita ini ada 53 perkebunan kelapa sawit," kata Supian di Sampit, Sabtu.
Menurut bupati dua periode ini, data pemilih sangat penting dan berpengaruh terhadap kualitas pemilu kepala daerah pada 9 Desember 2020 nanti. Masyarakat Kotawaringin Timur akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur.
Dia berharap seluruh masyarakat terdata dengan baik. Jika ada warga sedang bekerja dan tidak ada di rumah ketika Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) datang, perlu dicari solusi agar mereka tetap didata sehingga tidak sampai kehilangan hak pilih.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah diarahkan untuk jemput bola membantu warga agar terdata, termasuk karyawan perkebunan yang umumnya berasal dari luar daerah. Ini terkait persyaratan untuk menggunakan hak pilih wajib memiliki KTP elektronik.
Pihak perusahaan juga diminta memfasilitasi dengan memberi kemudahan agar seluruh karyawan terdata dengan baik. Perusahaan wajib ikut menyukseskan pilkada serentak, apalagi agenda politik ini juga akan memilih pemimpin Kotawaringin Timur untuk lima tahun ke depan.
Supian optimistis partisipasi pemilih akan tinggi karena ada pemilihan bupati dan wakil bupati. Selain itu dengan semakin banyak pasangan calon dan semakin banyak tim sukses maka diharapkan akan semakin banyak pula pihak yang membantu penyelenggara pilkada untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya.
Baca juga: KPU Kalteng wanti-wanti PPDP di Kotim
"Saya yakin partisipasi pemilih akan tinggi. Kita di Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 akan bekerjasama dengan KPU terkait protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada," ujar Supian.
Sekretaris Daerah Halikinnor juga berharap pendataan dilakukan dengan sangat teliti sehingga tidak sampai ada warga yang tidak terdata. Warga juga diminta proaktif melaporkan diri jika merasa belum terdata sehingga semua warga yang mempunyai hak pilih bisa masuk dalam daftar pemilih tetap.
"Pilkada tahun ini masih dalam pandemi COVID-19. Kerumunan massa tentu dicegah, tapi ini kita laksanakan dengan protokol kesehatan. Masyarakat tidak perlu takut, yang penting pakai masker, jaga jarak dan melihat waktu supaya tidak terjadi penumpukan," demikian Halikinnor.
Sementara itu, Halikinnor dan Supian Hadi secara bergantian menerima rombongan KPU yang melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Turut hadir mendampingi, anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah Wawan Wiraatmaja, Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Siti Fathonah Purnaningsih dan Komisioner Muhammad Rifqi Nasrullah, serta Ketua Bawaslu Kotawaringin Timur Muhammad Tohari.
Baca juga: Pasien positif COVID-19 ini dinyatakan sembuh setelah dirawat 106 hari
Baca juga: Legislator Kotim dukung investor garap potensi kelapa
"Dulu ada perusahaan perkebunan dengan karyawan sekitar 7.000 orang, tapi hanya sekitar 2000 orang yang terdata untuk menggunakan hak pilih, sedangkan 5000 orang lainnya dibantu menggunakan hak pilih menggunakan KTP. Itu baru satu perkebunan. Di daerah kita ini ada 53 perkebunan kelapa sawit," kata Supian di Sampit, Sabtu.
Menurut bupati dua periode ini, data pemilih sangat penting dan berpengaruh terhadap kualitas pemilu kepala daerah pada 9 Desember 2020 nanti. Masyarakat Kotawaringin Timur akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur.
Dia berharap seluruh masyarakat terdata dengan baik. Jika ada warga sedang bekerja dan tidak ada di rumah ketika Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) datang, perlu dicari solusi agar mereka tetap didata sehingga tidak sampai kehilangan hak pilih.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah diarahkan untuk jemput bola membantu warga agar terdata, termasuk karyawan perkebunan yang umumnya berasal dari luar daerah. Ini terkait persyaratan untuk menggunakan hak pilih wajib memiliki KTP elektronik.
Pihak perusahaan juga diminta memfasilitasi dengan memberi kemudahan agar seluruh karyawan terdata dengan baik. Perusahaan wajib ikut menyukseskan pilkada serentak, apalagi agenda politik ini juga akan memilih pemimpin Kotawaringin Timur untuk lima tahun ke depan.
Supian optimistis partisipasi pemilih akan tinggi karena ada pemilihan bupati dan wakil bupati. Selain itu dengan semakin banyak pasangan calon dan semakin banyak tim sukses maka diharapkan akan semakin banyak pula pihak yang membantu penyelenggara pilkada untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya.
Baca juga: KPU Kalteng wanti-wanti PPDP di Kotim
"Saya yakin partisipasi pemilih akan tinggi. Kita di Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 akan bekerjasama dengan KPU terkait protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada," ujar Supian.
Sekretaris Daerah Halikinnor juga berharap pendataan dilakukan dengan sangat teliti sehingga tidak sampai ada warga yang tidak terdata. Warga juga diminta proaktif melaporkan diri jika merasa belum terdata sehingga semua warga yang mempunyai hak pilih bisa masuk dalam daftar pemilih tetap.
"Pilkada tahun ini masih dalam pandemi COVID-19. Kerumunan massa tentu dicegah, tapi ini kita laksanakan dengan protokol kesehatan. Masyarakat tidak perlu takut, yang penting pakai masker, jaga jarak dan melihat waktu supaya tidak terjadi penumpukan," demikian Halikinnor.
Sementara itu, Halikinnor dan Supian Hadi secara bergantian menerima rombongan KPU yang melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Turut hadir mendampingi, anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah Wawan Wiraatmaja, Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Siti Fathonah Purnaningsih dan Komisioner Muhammad Rifqi Nasrullah, serta Ketua Bawaslu Kotawaringin Timur Muhammad Tohari.
Baca juga: Pasien positif COVID-19 ini dinyatakan sembuh setelah dirawat 106 hari
Baca juga: Legislator Kotim dukung investor garap potensi kelapa