Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menyiapkan gerakan posyandu serentak guna mendapatkan data dan sebaran prevalensi stunting secara akurat serta optimalisasi penanganannya.
“Semua pihak terkait agar memaksimalkan inputan data bayi dan balita ke dalam aplikasi E-PPGBM, sehingga kita dapat mengetahui secara pasti jumlah dan sebaran prevalensi stunting di Kotim,” kata Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kotim, Rody Kamislam di Sampit, Selasa.
Hal ini ia sampaikan saat mewakili Bupati Kotim Halikinnor membuka kegiatan rembuk stunting Kotim tahun 2024 yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kotim.
Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di antaranya Dinas Kesehatan (Dinkes), Bapperida, camat, kepala puskesmas, serta mitra Pemkab Kotim seperti TP PKK dan Polres Kotim.
Rody menyampaikan, Pemkab Kotim berkomitmen penuh untuk mencegah dan menanggulangi stunting dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, sebagai salah satu strategi menghadapi bonus demografi tahun 2030.
Namun, data survei status gizi Indonesia (SSGI) dari Kementerian Kesehatan menunjukkan angka prevalensi stunting di Kotim pada 2022 sebesar 27,9 persen, kemudian berdasarkan hasil survei kesehatan Indonesia (SKI) pada 2023 untuk wilayah Kotim prevalensi stunting naik menjadi 35,5 persen.
“Hal ini harus menjadi perhatian kita bersama, semua pihak untuk bersungguh-sungguh menjalankan program penurunan stunting. Fokus pada intervensi yang mempunyai daya ungkit bagi penurunan stunting, karena kita hanya mempunyai waktu kurang dari enam bulan sedangkan target yang harus diturunkan cukup tinggi,” tegasnya.
Sementara itu, berdasarkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (E-PPGBM) Dinkes Kotim, jumlah balita pendek dan sangat pendek atau stunting sebanyak 1.943 anak atau 18,5 persen dari total 10.526 balita yang diukur pada bulan timbang Desember 2023.
Kemudian, berdasarkan pendataan keluarga tahun 2023 (PK23), jumlah keluarga berisiko stunting sebanyak 20.319 keluarga atau 36,51 persen dari total 55.646 jumlah keluarga sasaran.
Target pemerintah pusat, data bayi dan balita yang terinput dalam aplikasi E-PPGBM setiap bulan minimal 60 persen, sedangkan realisasi saat ini rata-rata data yang masih hanya 30 persen. Artinya belum mencapai target pemerintah pusat.
Oleh sebab itu, OPD terkait diminta memaksimalkan inputan data bayi dan balita ke dalam aplikasi E-PPGBM, sehingga kita dapat mengetahui secara pasti jumlah dan sebaran prevalensi stunting di Kotim. Sebab hal ini akan berpengaruh terhadap program dan kegiatan pemerintah dalam upaya penurunan angka stunting.
Baca juga: Sebanyak 156 Calon PPK untuk Pilkada 2024 di Kotim jalani tes CAT
“Selain itu, perlu meningkatkan koordinasi dengan camat, kades/lurah, puskesmas, PKK dan kadernya yang ada di desa untuk membantu dalam memaksimalkan inputan data bayi dan balita, serta memaksimalkan kunjungan masyarakat ke Posyandu,” lanjutnya.
Ia menambahkan rembuk stunting yang dilaksanakan merupakan Salah satu tahapan pelaksanaan pencegahan dan penurunan stunting bertujuan antara lain, membangun komitmen publik dalam kegiatan pencegahan dan penurunan stunting yang terintegrasi.
Selanjutnya, mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting dan menyampaikan hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting.
“Melalui rembuk stunting ini juga saya berharap akan dapat menghasilkan inovasi program dan kegiatan dalam penanganan stunting di Kotim,” pungkasnya.
Kepala DP3AP2KB Kotim Imam Subekti menjelaskan kenaikan angka prevalensi stunting di Kotim pada 2023 memang bukan hal yang diharapkan, tapi tidak berarti tim percepatan penurunan stunting Kotim tidak melakukan upaya.
“Kami tetap bergerak melakukan kegiatan dan dalam rembuk stunting ini juga telah disepakati ada 16 lokus stunting untuk 2025. Selain itu kami juga akan melaksanakan gerakan Posyandu serentak pada bulan Juni dan Juli nanti,” ujarnya.
Gerakan Posyandu Serentak ini bertujuan untuk mendapatkan data pasti jumlah dan sebaran prevalensi stunting di Kotim yang nantinya bisa disandingkan dengan SKI, sehingga bisa diketahui data riil di lapangan sudah sesuai atau belum dengan SKI.
Jika selama ini pendataan hanya berdasarkan jumlah anak atau balita yang datang ke Posyandu, sedangkan pada Gerakan Posyandu Serentak nanti rencananya akan dilakukan pendataan secara jemput bola dengan harapan tidak ada anak atau balita yang terlewat.
“Sebenarnya dengan pendataan ulang ini ada kemungkinan angka stunting di Kotim akan naik atau turun, tapi ini perlu kita lakukan,” imbuhnya.
Disamping terobosan berupa gerakan Posyandu serentak, upaya preventif dan promotif tetap dilakukan. Mulai dari memberikan suplemen tambahan bagi remaja putri kita, lalu pemberian edukasi dan pengertian bagi calon pengantin, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dan anak ketika sudah memasuki 1000 kehidupan pertama
“Termasuk penanganan-penanganan yang sudah dilakukan selama ini tetap dilanjutkan. Tindakan itu tidak akan berhenti dan itu adalah gerakan kita bersama supaya stunting ini bisa kita atasi,” demikian Imam.
Baca juga: DPMPTSP Kotim edukasi pelaku usaha implementasi dan pengawasan perizinan berusaha
Baca juga: Pemkab Kotim matangkan persiapan pabrik pengolahan limbah medis
Baca juga: DPMD Kotim edukasi BPD cegah pelanggaran aturan
Pemkab Kotim optimalkan posyandu untuk pendataan dan penanganan stunting
Penandatangan komitmen bersama Pemkab Kotim dan para pemangku kepentingan dalam upaya penurunan angka stunting di daerah, Selasa (7/5/2024). ANTARA/Devita Maulina.
