Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri mengusut secara tuntas dan menangkap oknum yang menganiaya para jurnalis yang meliput unjuk rasa penolakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker), Kamis (8/10).
Sahroni menyesalkan aksi penganiayaan tersebut dan meyakini itu bukan merupakan instruksi Polri.
"Saya yakin tidak mungkin ada instruksi Polri untuk melakukan tindak kekerasan, apalagi kepada wartawan yang jelas-jelas sedang bertugas meliput kejadian. Jadi ini sangat disesalkan," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Sahroni meminta Kapolri Jenderal Pol Idham Azis untuk menyelidiki dan menindak tegas anak buahnya yang melakukan tindakan kekerasan dan penangkapan terhadap wartawan yang sedang meliput unjuk rasa.
Menurut dia, Polri harus segera mengusut dan mencari tahu siapa saja pihaknya yang melakukan tindakan kekerasan pada wartawan.
"Dan kalau memang ada wartawan yang ditangkap, ya segera dibebaskan. Mereka hanya menjalankan tugas," ujarnya.
Sebelumnya, aksi unjuk rasa penolakan terhadap RUU Ciptaker yang baru saja disetujui menjadi UU berujung pada aksi bentrokan antara aparat dan massa di sejumlah daerah, Kamis (8/10).
Wartawan dari berbagai media yang sedang meliput pun ikut menjadi korban pemukulan dan juga ditangkap. Bukan hanya wartawan media massa, wartawan media kampus pun ikut menjadi korban.
Berita Terkait
Sahroni diperiksa KPK soal aliran uang dari SYL ke NasDem
Senin, 25 Maret 2024 13:13 Wib
Sahroni dengar isu presiden lantik Hadi Tjahjanto jadi Menko Polhukam
Selasa, 20 Februari 2024 15:31 Wib
Polisi diminta usut ancaman penembakan kepada Anies Baswedan
Jumat, 12 Januari 2024 18:33 Wib
PPATK diingatkan waspadai kejahatan keuangan jelang pemilu
Kamis, 9 November 2023 20:04 Wib
NasDem akui terima aliran dana dari Syahrul Yasin Limpo
Kamis, 12 Oktober 2023 23:00 Wib
Kejagung diingatkan tak jadi alat politik
Selasa, 19 September 2023 15:34 Wib
Polisi klarifikasi postingan Instagram Sahroni terkait pengungkapan 100 kg sabu
Rabu, 23 Agustus 2023 18:06 Wib
PPATK diminta tindaklanjuti temuan Rp1 triliun ke parpol
Senin, 14 Agustus 2023 23:48 Wib