Buntok (ANTARA) - Ketua DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah, HM Farid Yusran mengatakan, masih banyak masyarakat miskin di wilayah setempat yang belum memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang iurannya ditanggung pemerintah daerah.
"Kenapa demikian, hal itu disebabkan jumlah masyarakat miskin lebih banyak dari kuota BPJS kesehatan yang iurannya dibayarkan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan," katanya usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan dan RSUD, di Buntok, Senin.
Selain itu, pembagian jatah kartu JKN-KIS diduga tidak tepat sasaran. Warga yang ekonominya masih mampu yang memiliki mobil dan sepeda motor mendapatkan kartu JKN-KIS padahal masih banyak warga miskin yang belum mendapatkan.
Menurutnya, hal ini terlihat dari banyaknya keluhan pada saat masyarakat yang benar-benar miskin berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jaraga Sasameh Buntok. Mereka harus berobat mandiri karena tidak memiliki kartu yang bisa dipakai untuk berobat gratis tersebut.
Untuk itu, Farid Yusran meminta kepada RSUD Jaraga Sasameh Buntok agar tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan kartu JKN-KIS dari BPJS tersebut.
"Urusan siapa yang membayarnya, silakan RSUD Jaraga Sasameh Buntok bersama dengan pemerintah kabupaten yang memikirkannya," ucap politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu.
DPRD siap mendukung. Jika perlu dalam penganggaran, menurut Farid Yusran tidak menjadi persoalan sepanjang untuk kepentingan masyarakat di kabupaten ini.
Selain itu terkait dengan mesin hemodialisa atau alat cuci darah yang belum ada agar dapat diadakan kembali.
"Walaupun direkturnya mengatakan bahwa RSUD mengalami kerugian dan selalu menombok, namun tidak boleh berpikir seperti itu, sebab pelayanan kepada masyarakat tidak perlu berpikir untung rugi, akan tetapi bagaimana masyarakat selalu terlayani," demikian Farid Yusran.
Baca juga: DPRD Barsel minta pencairan ADD dan DD disederhanakan
Baca juga: Polisi amankan pengedar sabu di Desa Damparan Barsel
Baca juga: KPU sampaikan hasil uji publik DPS di Barito Selatan
Berita Terkait
Raih empat kursi, Gerindra siap berkoalisi dengan Demokrat di Pilkada 2024 Bartim
Selasa, 23 April 2024 22:44 Wib
JCH Barito Timur diminta jaga kesehatan dan konsumsi makanan sehat
Selasa, 23 April 2024 20:50 Wib
Pemkab Bartim laksanakan aksi konvergensi penanganan stunting 2024
Senin, 22 April 2024 22:41 Wib
Asisten I akui BPK RI audit terperinci laporan keuangan Pemkab Bartim TA 2023
Rabu, 17 April 2024 16:59 Wib
Pj Bupati Bartim pastikan ketersediaan bahan pokok aman selama Lebaran 2024
Jumat, 5 April 2024 15:06 Wib
DPKP Bartim dan Kodim 1012 Buntok sepakati optimasi lahan rawa
Selasa, 2 April 2024 6:45 Wib
Unggul dua suara, Muniko Kurniawan terpilih jadi Ketua KONI Bartim
Minggu, 31 Maret 2024 15:37 Wib
Jelang Lebaran, harga tiket kapal laut dan pesawat mengalami peningkatan
Minggu, 31 Maret 2024 4:26 Wib