Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Amerika Serikat menandatangani perintah eksekutif tentang panduan federal untuk penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang berkaitan dengan pengambilan keputusan pemerintah.
Panduan tersebut mencakup sembilan prinsip tentang rancangan, pengembangan, akuisisi dan penggunaan kecerdasan buatan di kalangan pemerintah, untuk "menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan publik dalam penggunaan kecerdasan buatan, juga memastikan penggunaan kecerdasan buatan melindungi privasi, hak dan kebebasan sipil", dikutip dari Reuters, Jumat.
Baca juga: YouTube lakukan uji coba AI untuk otomatisasi 'chapter' video
Perintah eksekutif itu menyebutkan penggunaan kecerdasan harus "sah; terarah dan didorong kinerja; akurat, andal dan efektif; aman, terjamin dan tangguh; dapat dipahami; bertanggung jawab dan dapat dilacak; diawasi secara teratur; transparan; da akuntabel".
Kantor pemerintahan diminta menyiapkan inventaris penggunaan kecerdasan buatan dan melapor ke Gedung Putih untuk mengembangkan peta jalan, berkaitan dengan kebijakan dan administrasi.
Pemerintah AS sebelumnya mnegeluarkan panduan federal yang membatasi penggunan kecerdasan buatan di sektor swasta agar tidak melampaui batas.
Kantor pemerintahan diminta menggunakan kecerdasan buatan untuk mengurangi peraturan yang sudah usang.
Sementara itu, sejumlah negara bagian dan kota di AS mengkhawatirkan penggunaan kecerdasan buatan terutama tentang teknologi pengenal wajah di kalangan penegak hukum.
Baca juga: 'Startup' Indonesia yang tumbuh di tengah pandemi
Baca juga: Gunakan teknologi AI, Amazon peringatkan jarak fisik antara pekerja
Baca juga: Puluhan jurnalis di PHK dan digantikan dengan AI
Berita Terkait
Disdik Palangka Raya tunggu aturan program makan siang gratis di sekolah
Rabu, 13 November 2024 15:06 Wib
Puluhan APK langgar aturan di Kapuas dicopot
Sabtu, 9 November 2024 17:06 Wib
Bawaslu Kapuas beri waktu tiga hari timses lepas APK langgar aturan
Rabu, 6 November 2024 13:41 Wib
Langgar aturan Pilkada, KPU Banjarbaru batalkan pencalonan Aditya-Said Abdullah
Jumat, 1 November 2024 21:54 Wib
Bawaslu Kapuas temukan puluhan APK langgar aturan pemasangan
Selasa, 22 Oktober 2024 7:01 Wib
Ketua DPRD Kotim minta Bawaslu tegas terhadap pelanggar aturan pilkada
Jumat, 18 Oktober 2024 21:12 Wib
Bawaslu Kotim inventarisasi alat peraga tidak sesuai aturan
Kamis, 10 Oktober 2024 6:22 Wib
Perlunya penelitian lebih lanjut soal wacana aturan kemasan rokok polos
Jumat, 20 September 2024 15:32 Wib