Sampit (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Pardamean Gultom mendorong penanganan darurat Jalan Mohammad Hatta atau lingkar selatan Sampit agar bisa segera kembali digunakan.
"Kita latrit saja dulu. Tidak bisa hanya menunggu koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Kita atasi bersama melibatkan perusahaan, khususnya yang kendaraannya melintasi jalan itu," kata Gultom di Sampit, Kamis.
Saran ini juga disampaikan Gultom saat rapat bersama eksekutif dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kotawaringin Timur dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kalimantan Tengah di DPRD setempat, Senin (18/1) lalu.
Ruas jalan lingkar selatan yang membentang dari Bundaran Balanga Jalan Jenderal Sudirman hingga Bundaran KB Jalan HM Arsyad diprioritaskan untuk angkutan berat dari maupun menuju Pelabuhan Bagendang. Tujuannya agar truk-truk besar dan kontiner tidak masuk melintasi jalan di dalam Kota Sampit.
Sayangnya saat ini jalan lingkar selatan rusak parah di sejumlah titik sehingga kendaraan-kendaraan besar itu tidak bisa lagi melintasi jalan tersebut karena banyak dan dalamnya kubangan. Dampaknya, kendaraan-kendaraan yang melebihi kapasitas muatan dan dimensi itu masuk melintasi jalan dalam kota.
Kondisi ini membuat jalan dalam kota menjadi rusak, seperti Jalan Kapten Mulyono, Pelita Barat dan HM Arsyad. Jika dibiarkan, kerusakan jalan dalam kota dikhawatirkan akan semakin parah.
"Kerusakan ini sangat rawan memicu kecelakaan. Keluarga saya ada yang meninggal dunia karena kecelakaan tunggal akibat kerusakan jalan. Apalagi sekarang curah hujan tinggi dan parit kita tidak lancar. Kita harus tegas. Semua kendaraan berat harus lewat lingkar selatan," tegas Gultom.
Baca juga: PGRI Kotim kumpulkan bantuan untuk korban banjir Kalsel
Gultom menegaskan, solusi masalah ini adalah segera memperbaiki jalan lingkar selatan. Perbaikan setidaknya sampai jalan itu fungsional sehingga pemerintah bisa melarang kendaraan-kendaraan besar melintasi jalan dalam kota.
Sesuai hasil rapat Komisi IV, pemerintah kabupaten menggandeng perusahaan besar untuk segera memperbaiki kerusakan jalan itu. Perusahaan-perusahaan yang angkutannya hilir-mudik di jalan itu diminta kontribusinya memperbaiki, hingga minimal jalan menjadi fungsional.
"Jalan Kapten Mulyono dan HM Arsyad jangan lagi dilintasi truk bermuatan lebih delapan ton karena jalan akan cepat rusak. Semua kendaraan itu harus melewati jalan lingkar selatan," tegas Gultom.
Gultom juga menyoroti seringnya truk-truk besar diparkir di bahu jalan. Tindakan itu membuat jalan cepat rusak dan membahayakan pengguna jalan lainnya.
Sementara itu, hasil pertemuan Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur dengan Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah pada Rabu (20/1) di Palangka Raya, disebutkan bahwa pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran Rp10 miliar untuk memperbaiki jalan lingkar selatan.
Saat ini proyek itu sedang dalam proses lelang sehingga masih menunggu semua proses selesai, baru perbaikan bisa dimulai. Karena itu tidak berlebihan jika dilakukan perbaikan darurat agar jalan fungsional dan bisa kembali digunakan.
Baca juga: DPRD Kotim dorong optimalisasi CSR perusahaan perkebunan
Baca juga: DPRD Kotim sambangi Dinas PUPR Kalteng desak perbaikan lingkar selatan
