Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor memperkirakan konflik Partai Demokrat akan meluas dan semakin tidak dapat terjembatani menyusul pemecatan kader-kader partai yang merancang kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara.
"Melihat dari kasus perpecahan partai-partai lain, pemecatan akan menjadi momen legitimasi dari kader yang dipecat untuk semakin eksis karena mendapatkan alasan penguat atas perjuangan mereka," kata Firman dihubungi di Jakarta, Senin.
Firman mengatakan perpecahan tersebut akan memunculkan kepengurusan ganda yang masing-masing pihak merasa paling sah dan representatif. Konflik antara kedua belah pihak tidak mudah diselesaikan sehingga pengadilan yang harus memutuskan kepengurusan yang sah.
Hal itu dapat berujung pada kemunculan partai baru atau kader-kader lain yang keluar dari partai. Hal itu pernah terjadi pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Namun dapat juga terjadi skenario sebaliknya. Terjadi manuver yang positif dan kepentingan praktis dalam menghadapi pemilu sehingga kemudian terjadi rekonsiliasi. Hal itu pernah terjadi pada Partai Golkar," tuturnya.
Skenario lain yang mungkin terjadi adalah salah satu pihak merasa tidak perlu melanjutkan pertikaian sehingga konflik menyurut. Hal itu dapat terjadi karena beberapa hal, salah satunya dukungan riil yang kurang terhadap eksistensi salah satu pihak.
Menurut Firman, apa pun skenario yang terjadi, perpecahan partai akan menyebabkan partai bertikai sibuk dengan persoalan internal daripada memikirkan kiprah yang lebih luas kepada negara dan masyarakat.
Pertikaian partai politik yang berlarut-larut tidak akan sejalan dengan upaya dalam membangun demokrasi dan pendidikan politik rakyat.
"Partai politik lebih baik menghindari konflik internal sebagai bagian dari solusi, baik bagi kesolidan partai maupun demokrasi," katanya.
Peneliti LIPI perkirakan konflik Partai Demokrat akan meluas
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, Jumat (5/3/2021). AHY mengecam KLB yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara itu karena inkonstitusional serta meminta Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk tidak mengesahkan hasil KLB yang telah memutuskan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.
