Puskesmas di Kotim mulai kewalahan tangani lonjakan pasien COVID-19

Sampit (ANTARA) - Lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, sangat memprihatikan, bahkan puskesmas di kawasan dalam Kota Sampit mulai kewalahan dan meminta bantuan tambahan tenaga.

"Paling tinggi Kecamatan Baamang dan Ketapang. Mulai hari ini kami mulai kedodoran. Selain tetap melaksanakan vaksinasi, tenaga kami memantau pasien isolasi mandiri. Puskesmas Ketapang bahkan sudah minta bantuan tenaga," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kotawaringin Timur  Umar Kaderi di Sampit, Kamis.

Hal itu diungkapkan Umat saat rapat evaluasi penanganan COVID-19 yang dipimpin Bupati Halikinnor didampingi Kapolres AKBP Abdoel Harris Jakin. Rapat dilakukan menyikapi meningkatnya kasus baru tersebut.

Umar menjelaskan, lonjakan kasus COVID-19 sangat signifikan terjadi dalam dua pekan terakhir. Bahkan dalam pemeriksaan sampel swab PCR, hasilnya 90 persen adalah positif COVID-19, padahal pada periode sebelumnya hanya berkisar 30 sampai 40 persen dari setiap sampel yang diperiksa.

Jumlah penambahan kasus baru jauh jauh lebih besar dibanding kasus sembuh. Tren kasus positif juga diprediksi meningkat.

Saat ini jumlah kasus aktif COVID-19 sebanyak 259 orang, terdiri dari 55 orang yang dirawat di rumah sakit, sedangkan sisanya melaksanakan isolasi mandiri. Jika pemeriksaan terus gencar dilakukan, Umar memprediksi kasus aktif bisa tembus 500 orang.

Baca juga: Dinas Kesehatan curiga varian baru virus Corona masuk di Kotim

Baca juga: Program zakat penghasilan ASN Kotim disinergikan dengan Gerakan Cinta Zakat

Kesiapan ranjang perawatan di ruang isolasi RSUD dr Murjani Sampit sudah mencapai 77 persen. Kondisi ini dinilai sudah sangat menghawatirkan karena semestinya hanya di bawah 50 persen. 

Hasil evaluasi Dinas Kesehatan, lonjakan kasus ini tidak terlepas dari sikap sebagian masyarakat yang mulai mengabaikan protokol kesehatan. Aktivitas di pasar, warung, buka puasa bersama dan kegiatan keagamaan yang tidak menerapkan protokol kesehatan diyakini menjadi pemicu melonjaknya kasus COVID-19 pada April dan Mei ini.

Hari ini Dinas Kesehatan melakukan tes swab PCR terhadap 41 orang jamaah shalat tarawih yang ada kontak erat dengan pasien positif COVID-19. Jika hasilnya banyak yang positif, maka ini menunjukkan terjadi klaster baru yaitu aktivitas keagamaan.

Untuk penanganan di lapangan, Dinas Kesehatan akan memperbantukan tenaga dari puskesmas yang kasusnya rendah untuk membantu di Puskesmas Ketapang dan Baamang. Pemantauan pasien yang menjalani isolasi mandiri menjadi perhatian serius.

"Kami juga kadang dapat ancaman saat pemantauan di lapangan. Bahkan kemarin ada yang protes namanya tersebar. Padahal itu kita untuk kepentingan pemantauan oleh kepala desa, lurah dan camat. Untuk mengoptimalkan pemantauan dan pengobatan itu kami berkoordinasi dengan Koramil dan Polsek," ujar Umar.

Menyikapi kondisi ini Bupati Halikinnor meminta koordinasi antar instansi ditingkatkan. Dia memerintahkan semua kekurangan pegawai maupun anggaran segera dipenuhi karena ini menyangkut nyawa sehingga harus ditangani dengan cepat.

Baca juga: Kotim perketat pemeriksaan saat arus balik lebaran

Halikinnor memerintahkan, ruang isolasi di Klinik Islamic Center atau KIC yang sudah ditutup, dibuka kembali untuk mengantisipasi meningkatnya pasien COVID-19 bergejala sedang dan berat yang memerlukan perawatan.

"Tapi kalau pasien isolasi mandiri ada yang bandel atau keluyuran, maka akan dipaksa dirawat di ruang isolasi. Bagi tenaga kesehatan, kalau ada ancaman saat bertugas, laporkan biar nanti didampingi polisi dan Satpol PP," tegas Halikinnor.

Halikinnor juga memerintahkan Dinas Sosial membantu sembako untuk pasien yang menjalani isolasi mandiri sehingga mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu pasien isolasi mandiri juga diminta mematuhi aturan.

Kebijakan lain, pemerintah daerah juga menutup objek wisata seperti Pantai Ujung Pandaran dan lainnya untuk mencegah kerumunan. Ini sebagai upaya mencegah penularan virus mematikan tersebut.

Jajaran pemerintah daerah juga diperintahkan menunda semua acara yang sifatnya mengumpulkan orang banyak. Rapat bisa dilakukan secara virtual sehingga kegiatan bisa tetap berjalan.

"Posko Satgas juga kembali dibuka. Nanti sosialisasi juga terus digencarkan, serta mencari solusi sanksi supaya memberi efek jera," demikian Halikinnor.

Baca juga: DPRD Kotim dukung peningkatan pemantauan pasien isolasi mandiri