Legislator Seruyan minta manajemen penggalian retribusi dibenahi

Kuala Pembuang (ANTARA) - Legislator Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Bejo Riyanto menyarankan kepada pemerintah setempat, agar bisa memperbaiki, menertibkan serta meningkatkan manajemen penggalian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk sektor retribusi.

"Saya harap itu khususnya untuk retribusi pajak, memang manajemennya perlu ditingkatkan lagi, agar realisasi PAD kita bisa lebih optimal," kata Bejo di Kuala Pembuang, Jumat.

Berdasarkan informasi yang diterima Anggota DPRD Kabupaten Seruyan itu, kerap kali terjadi sebagian masyarakat mendapatkan tagihan, padahal tanah tersebut bukan milik mereka atau individu tersebut.

Dia itu mengatakan, permasalahan ini harus dilakukan penertiban mulai dari tingkat desa hingga kecamatan khususnya yang berkaitan dengan permasalahan administrasi lahan milik masyarakat.

Sebab, bisa saja lahan masyarakat yang sudah memiliki sertifikat atau SKT malah timbul sertifikat lainnya, sehingga menimbulkan persoalan dan membuat kebingungan siapa nantinya yang hendak membayar.

"Penertiban itu agar tidak ada persoalan di masyarakat, mulai dari desa sampai kecamatan sehingga semua hal yang berkaitan dengan administrasi itu khususnya untuk lahan masyarakat bisa berjalan baik,” harapnya.

Baca juga: Bupati harapkan Seribu Cemara tingkatkan perekonomian masyarakat

Politisi Partai Amanat Nasional itu menambahkan penggalian PAD ini memang menjadi  hal yang sangat penting untuk Bumi Gawi Hantantiring ini dengan maksimalnya capaian pendapatan tersebut akan berdampak pada kemajuan Seruyan dan juga masyarakatnya.

Maka dari itu, pihaknya terus mendorong Pemkab Seruyan untuk bisa memaksimalkan penggalian PAD melalui berbagai macam upaya dan inovasi sehingga setiap potensi yang dimiliki bisa benar-benar bermanfaat untuk masyarakat.

"Saya yakin kalau masyarakat ikut terlibat dalam peningkatan PAD ini bisa tercapai dengan mudah," demikian Bejo.

Baca juga: DPRD Seruyan berkomitmen maksimalkan fungsi pengawasan

Baca juga: Bapemperda: Jangan ada usulan raperda baru usai penetapan propemperda