COVID beri pelajaran luar biasa untuk pemerintahan, kata Sri Mulyani

id Sri Mulyani,COVID beri pelajaran luar biasa,virus COVID-19

COVID beri pelajaran luar biasa untuk pemerintahan, kata Sri Mulyani

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat memberikan arahan dalam acara Rapat Pimpinan Nasional IV DJP di Kantor Pusat DJP Jakarta, Senin (27/12/2021). ANTARA/HO-Kemenkeu/pri.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan COVID-19 telah memberi pelajaran yang luar biasa untuk pemerintahan, bahkan untuk rakyat dan dunia usaha.

"Saya selalu menekankan kalau di Kementerian Keuangan untuk mencatat ini karena belum tentu kejadian lagi," ujar Sri Mulyani dalam Talkshow #PahlawanVaksin secara daring di Jakarta, Selasa.

Dengan demikian, ia menuturkan generasi yang akan datang bisa memiliki referensi jika menghadapi kembali musibah yang mirip dengan COVID-19 saat ini, di mana kejadian tersebut sebenarnya sudah beberapa kali terjadi namun dengan skala yang lebih kecil seperti virus Ebola dan SARS.

Baca juga: Menkeu : Penerimaan pajak 2021 lampaui target

Salah satu pelajaran berharga yang diberikan pandemi COVID-19 adalah terkait dengan anggaran negara yang harus bisa lebih fleksibel, namun tetap transparan dan akuntabel.

"Terkadang bukan masalah uangnya, tetapi tata kelola atau governance ," ucap Bendahara Negara tersebut.

Menurut dia, saat anggaran negara sudah tersedia untuk menangani COVID-19, terdapat beberapa standar yang belum sesuai antar satu rumah sakit dengan yang lainnya, sehingga terjadi sedikit masalah.

Baca juga: Negara yang dipimpin wanita cenderung lebih baik saat pandemi

Begitu pula dengan tata kelola dalam penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat terdampak COVID-19 yang masih terdapat beberapa penyesuaian, serta pemerintah daerah yang tak berani mengambil risiko dengan cepatnya perubahan anggaran karena tak adanya aturan yang mendasari.

Maka dari itu, Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah pusat terkadang harus mengubah beberapa aturan agar anggaran negara bisa lebih sesuai dan akuntabel saat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Dalam situasi seperti krisis ini memang dibutuhkan kecepatan dan fleksibilitas, tetapi juga dibutuhkan stabilitas dan transparansi," tegasnya.

Baca juga: Sri Mulyani: Optimalisasi aset bisa berikan manfaat sosial

Baca juga: Sri Mulyani: Defisit APBN 2021 diperkirakan bisa capai 5,1 persen PDB