Menko Perekonomian ajak perusahaan Jepang kembangkan "smart city" di IKN

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport and Urban Development (JOIN) untuk terlibat dalam pengembangan smart city di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kami harap JOIN dapat berkontribusi dalam pengembangan sistem smart city di ibu kota baru kami di Kalimantan," ujar Airlangga dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dengan visi “Kota Dunia untuk Semua”, Airlangga mengatakan IKN akan menerapkan konsep kota pintar yang mengintegrasikan inovasi dalam pengembangan teknologi informasi, baik infrastruktur keras maupun lunak.

"Serta sistem bangunan dan transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan," ujar Airlangga.

Airlangga menjelaskan IKN akan menjadi kota ideal yang dapat menjadi role model bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia maupun dunia. Selain itu, juga sebagai simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia, dan penggerak ekonomi Indonesia di masa depan.

"Sumber daya energi berkelanjutan dan infrastruktur digital merupakan bagian integral dari pembangunan perkotaan modern dan kota pintar," ujar Airlangga.

Selain itu, ketika menerima kunjungan Member of Board of Directors JOIN Takuma Hatano di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Airlangga juga mengajak perusahaan itu terlibat dalam sektor energi terbarukan dan ekonomi digital di Indonesia.

JOIN adalah perusahaan dana investasi infrastruktur yang disponsori oleh pemerintah swasta Jepang dibawah Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT). Saat ini JOIN telah mengoperasikan tujuh proyek di Indonesia dengan nilai total sekitar 28,6 miliar yen atau setara 62,3 juta dolar AS.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai insentif untuk investor dan swasta yang menanamkan modalnya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan segera terbit.

“Perpresnya sebentar lagi keluar, termasuk pembiayaan dan pendanaannya berdasarkan aturan-turunan dari UU (UU IKN Nomor 3 Tahun 2022),” kata Suharso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Insentif untuk investor dan swasta agar berpartisipasi di IKN diperlukan karena pemerintah menargetkan sebanyak 80 persen pendanaan IKN berasal dari non-APBN. Sceara total, pemerintah membutuhkan Rp466 triliun untuk membangun IKN hingga 2045.

“Akan ada insentif fiskal dan non-fiskal (untuk swasta dan investor),” ujar Suharso.

Suharso menyebut, selain Perpres terkait insentif, pemerintah juga sedang menyusun sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) lainnya yang akan diterbitkan setelah berkonsultasi dengan DPR.

“PP yang lain sudah keluar, tapi yang soal kewenangan harus konsultasi dengan DPR,” kata dia.

Menteri PPN menjelaskan saat ini pemerintah sedang membangun infrastruktur dasar di IKN, seperti sarana prasarana untuk penyediaan air, penyediaan listrik dan jalan akses.

“Sekaligus dalam pembangunan kota ini, kita juga ingin mendemonstrasikan transisi energi,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menambahkan pada 15 Juli 2022 mendatang, pemerintah akan meneken kontrak untuk land development atau pengembangan lahan di IKN.

Ia menuturkan proyek pembangunan yang menjadi prioritas dalam waktu dekat ini adalah Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, empat gedung kementerian koordinator, DPR, dan Mahkamah Konstitusi.

Selain itu dalam waktu dekat, kata Basuki, pemerintah juga akan membangun hunian bagi 200.000 pekerja proyek di IKN.

“Mulai ini (pembangunan), jadi Agustus nanti makanya pertama kita bikin hunian para pekerja, mungkin sampai untuk 200 ribuan pekerja konstruksi,” kata Basuki.

Saat ini, pendanaan di IKN untuk pekerjaan yang dilakukan Kementerian PUPR masih menggunakan sumber dari APBN karena ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dasar.