Buntok (ANTARA) -
Komisi II DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah menekankan kepada mitra kerjanya agar program yang dilaksanakan pada 2023 harus sesuai arah kebijakan prioritas.
"Sesuai arah kebijakan prioritas tersebut di antaranya pemulihan ekonomi," kata Ketua Komisi II DPRD Barito Selatan Ensilawatika Wijaya usai memimpin rapat bersama mitra kerja di Buntok, Selasa.
Ia mengatakan, pemulihan ekonomi itu seperti bidang infrastruktur yang dalam hal ini pembangunan jalan dan jembatan menuju wilayah pedesaan. Program tersebut dalam upaya membuka keterisolasian desa.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu mengatakan, untuk pemulihan ekonomi lainnya yakni seperti di bidang pendidikan, ketahanan pangan, serta perumahan dan pemukiman.
Oleh karena itu, dalam kegiatan rapat yang dilaksanakan ini, pihaknya melakukan pendalaman-pendalaman terkait program yang akan dilaksanakan mitra kerja komisi II DPRD Barito Selatan.
Dikatakannya, hasil dari pendalaman ini nantinya akan disampaikan kepada Badan Anggaran untuk pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2023 mendatang.
Sedangkan satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yang dilakukan pendalamannya yakni Dinas Perumahan dan Pemukiman, dan Pertanahan (Perkimtan), Dinas Perhubungan serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP).