Komisi II DPRD Barsel tekankan program 2023 harus sesuai arah kebijakan prioritas

id Dprd barito selatan, ketua komisi II dprd barsel, ensilawatika wijaya, program prioritas, pemulihan ekonomi, infrastruktur, buntok, barito selatan

Komisi II DPRD Barsel tekankan program 2023 harus sesuai arah kebijakan prioritas

Ketua Komisi II DPRD Barito Selatan, Ensilawatika Wijaya.  ANTARA/Bayu Ilmiawan

Buntok (ANTARA) -
Komisi II DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah menekankan kepada mitra kerjanya agar program yang dilaksanakan pada 2023 harus sesuai arah kebijakan prioritas.
 
"Sesuai arah kebijakan prioritas tersebut di antaranya pemulihan ekonomi," kata Ketua Komisi II DPRD Barito Selatan Ensilawatika Wijaya usai memimpin rapat bersama mitra kerja di Buntok, Selasa.
 
Ia mengatakan, pemulihan ekonomi itu seperti bidang infrastruktur yang dalam hal ini pembangunan jalan dan jembatan menuju wilayah pedesaan. Program tersebut dalam upaya membuka keterisolasian desa.
 
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu mengatakan, untuk pemulihan ekonomi lainnya yakni seperti di bidang pendidikan, ketahanan pangan, serta perumahan dan pemukiman.
 
"Termasuk juga program peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 agar bisa dilaksanakan 100 persen," jelas Ensilawatika Wijaya.

Baca juga: Komisi III DPRD Barsel dalami program SOPD tahun 2023
 
Oleh karena itu, dalam kegiatan rapat yang dilaksanakan ini, pihaknya melakukan pendalaman-pendalaman terkait program yang akan dilaksanakan mitra kerja komisi II DPRD Barito Selatan.
 
Dikatakannya, hasil dari pendalaman ini nantinya akan disampaikan kepada Badan Anggaran untuk pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2023 mendatang.
 
Sedangkan satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yang dilakukan pendalamannya yakni Dinas Perumahan dan Pemukiman, dan Pertanahan (Perkimtan), Dinas Perhubungan serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP).
 
"Untuk pendalaman program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) akan dilaksanakan pada Jumat (12/8), karena ada kegiatan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) di Jakarta, sehingga mereka meminta menunda rapat pada hari ini bersama komisi II," tutupnya.

Baca juga: DPRD Barito Selatan belum sepakati nilai struktur anggaran KUA-PPAS 2023

Baca juga: TMMD Kodim 1012 Buntok sudah mencapai 60 persen

Baca juga: SMSI Barsel bekali pelajar SMA-IT Baiturrahman Buntok dengan kemampuan jurnalistik