Palangka Raya (ANTARA) - Kepala Bank Indonesia perwakilan Kalimantan Tengah Yura Adalin Djalins mengakui penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi oleh pemerintah, secara langsung akan berdampak pada kenaikan inflasi pada kelompok transportasi.
Meski begitu, saat ini sedang berlangsung musim panen komoditas pangan dan hortikultura baik di sentra produksi di Pulau Jawa maupun di Kalteng, kata Yura melalui pesan singkat diterima di Palangka Raya, Kamis.
"Kelompok makanan, minuman dan tembakau yang memiliki bobot sangat besar terhadap perhitungan inflasi. Jadi, kami memperkirakan kelompok ini dapat menahan kenaikan inflasi lebih lanjut di provinsi ini," ucapnya.
BI pun memperkirakan inflasi di Kalteng secara tahunan (yoy) pada September 2022, masih tetap dalam rentan terkendali pada kisaran 7 persen, dan kembali akan menurun di bawah 7 persen pada Oktober 2022.
Sementara apabila terjadi kenaikan inflasi, menurut Yura, tentunya akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, khususnya pada kelompok tertentu, seperti pekerja dengan penghasilan tetap.
Namun demikian, kondisi itu telah diantisipasi oleh pemerintah dengan pengalihan alokasi subsidi, baik dalam bentuk BLT (bantuan langsung tunai) untuk rumah tangga rentan, BSU (bantuan subsidi upah) untuk tenaga kerja serta subsidi transportasi.
"Langkah pemerintah itu tentunya mengarahkan subsidi lebih tepat sasaran, sehingga penurunan daya beli dapat tertahan," kata dia.
Dia menyebut, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kalteng telah melaksanakan serangkaian antisipasi terkait kenaikan inflasi.
Gubernur Kalteng juga telah mengarahkan untuk jangka pendek, TPID akan menggencarkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sekuyan Lombok, operasi pasar dan sidak pasar se-Kalteng, sebagai upaya menahan kenaikan inflasi lebih lanjut dari sisi kelompok makanan khususnya pangan bergejolak.
Langkah itu bertujuan untuk menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan. Pada kelompok transportasi Pemprov Kalteng juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak terkait agar ada penerbangan tambahan sehingga normalisasi harga tiket pesawat diharapkan tetap berlanjut.
Baca juga: Permudah dipahami publik, BI terus cari formula sampaikan kebijakan bank sentral
"BI bersama pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam ranah TPID, telah menyusun berbagai program dalam rangka pengendalian inflasi baik dalam jangka pendek maupun menengah," kata Yura.
Pada jangka pendek, selain menggencarkan GNPIP Sekuyan Lombok se-Kalteng, TPID juga akan rutin menggelar sidak dan operasi pasar dalam rangka memastikan keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan. Perluasan penanaman komoditas utama juga telah dan akan dilakukan, khususnya komoditas pangan bergejolak seperti cabai rawit pada sentra produksi Kalteng di Kotim dan Kapuas.
"Pada jangka menengah, TPID juga akan menjajaki opsi kerja sama antar daerah untuk menambah pasokan dari daerah lain. Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berbelanja secara bijak, tidak berlebihan, karena TPID akan tetap memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga, apalagi saat ini kita memasuki masa panen," demikian Yura.
Baca juga: BI Kalteng: KKP Domestik bakal menaikkan kelas UMKM di Indonesia
Baca juga: QRIS Antarnegara resmi dapat digunakan di Thailand
Berita Terkait
Diduga korupsi,KPK geledah ruang gubernur Bank Indonesia
Rabu, 18 Desember 2024 16:51 Wib
Dukung pembiayaan produktif, Bank Kalteng salurkan kredit Rp100 miliar ke MNC Leasing
Senin, 16 Desember 2024 7:57 Wib
Menteri ATR dapat pinjaman dana dari Bank Dunia untuk program
Sabtu, 14 Desember 2024 8:44 Wib
Sambut Nataru, Bank Kalteng pastikan layanan prima untuk masyarakat
Kamis, 12 Desember 2024 5:28 Wib
Empat terdakwa korupsi Bank Sumut Syariah Rp4,08 miliar
Sabtu, 7 Desember 2024 18:04 Wib
Pemkab Barito Utara dukung pengembangan produk kerajinan batik
Jumat, 6 Desember 2024 20:34 Wib
Pemkab Kapuas dan BI perkuat literasi digital di lingkungan pendidikan
Jumat, 6 Desember 2024 9:17 Wib
Bank Kalteng berbagi kasih sambut Natal 2024
Selasa, 3 Desember 2024 10:35 Wib