Palangka Raya (ANTARA) - Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah Yura Adalin Djalins menyatakan, Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik, merupakan langkah kongkret yang dilakukan melalui integrasi seluruh lembaga, baik itu pemerintah pusat, BI, Kementerian, maupun himpunan bank milik negara atau Himbara dalam mendukung perekonomian Indonesia.
Peluncuran KKP Domestik ini juga bakal menaikkan kelas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia melalui digitalisasi pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli pemerintah pusat maupun daerah," kata Yura melalui pesan singkat diterima di Palangka Raya, Selasa.
"Kalau untuk kontribusi BI pada skema KKP Domestik ini melalui penyediaan sistem pembayaran berbasis QRIS," ucapnya.
Di mana, lanjut dia, pembayaran berbasis QRIS sejalan dengan Blue Print Sistem Pembayaran 2025 (BSPI 2025) dan diharapkan dapat membantu peningkatan kapasitas digital UMKM yang tentunya akan meningkatkan perekonomian nasional.
"Peluncuran KKP Domestik itu juga menandakan bahwa Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) bukan hanya terdapat pada pembelian barang, namun juga pada pembayaran," demikian Yura.
Baca juga: QRIS Antarnegara resmi dapat digunakan di Thailand
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo secara resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Antarnegara di Jakarta, Senin (29/08/2022). Dalam peluncuran itu, Presiden mengapresiasi KKP Domestik dan QRIS, karena wujud perkembangan ekonomi digital di tanah air.
"KKP domestik dan QRIS antarnegara ini menjadi bukti bahwa negara Indonesia mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi," kata Jokowi.
Presiden meminta kepada Gubernur dan segenap elemen Bank Indonesia dan seluruh perbankan, terutama Himbara, agar betul-betul mendampingi, mengawal, baik kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, segera masuk ke sistem ini,sehingga terjadi kecepatan pembayaran
"Keberadaan sistem ini diharapkan dapat mempercepat pembayaran belanja pemerintah," kata Presiden RI
Baca juga: Jaga daya beli masyarakat Kalteng, BI usulkan sejumlah rekomendasi
Baca juga: Lebih dari 22 juta UMKM kini telah gunakan QRIS
Baca juga: Kalteng dan Kalsel, BI sediakan Rp2,4 triliun uang emisi 2022
BI Kalteng: KKP Domestik bakal menaikkan kelas UMKM di Indonesia
Kepala BI Kalimantan Tengah Yura Djalins. ANTARA/HO-BI Kalteng
