Palangka Raya (ANTARA) - Legislator Kalimantan Tengah Natalia menilai langkah pemerintah pusat mengalihkan sebagian subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk membantu masyarakat kurang mampu, transportasi umum, ojek online, dan kalangan pekerja serta nelayan melalui bantuan langsung tunai (BLT) sudah sangat tepat bahkan patut didukung semua pihak.
Terpenting sekarang ini bagaimana penerima dan penyaluran BLT BBM dikawal dan diawasi secara optimal agar tepat sasaran, kata Natalia di Palangka Raya, Senin.
"Penyandang cacat dan lansia yang menerima BLT BBM juga harapannya bisa lebih diprioritaskan, serta tidak menimbulkan desak-desakan saat penyaluran," tambahnya.
Anggota DPRD Kalteng itu pun mengingatkan, untuk penyaluran BLT BBM harus dipersiapkan secara matang. Sebab, penerima BLT BBM sekarang ini bukan hanya warga miskin, tapi juga pekerja berpenghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan, pelaku transportasi umum, ojek online, nelayan serta lainnya.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan I meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas itu mengatakan, bagi penerima tidak melalui rekening, harus disediakan lokasi terbuka dan besar. Jika memungkinkan penyaluran dilakukan secara bergantian sesuai dengan abjad nama penerima.
"Jangan sampai pada saat penyaluran terjadi desak-desakan. Kita sudah cukup banyak pengalaman soal penyaluran BLT. Jadi, harus dijadikan pengalaman selama ini. Dengan begitu, bisa berjalan lancar dan tidak ada masalah," demikian Natalia.
Baca juga: BLT BBM mulai disalurkan kepada 2.004 warga Gunung Mas
Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah akan menyalurkan bantuan yang lebih tepat sasaran, yaitu melalui BLT BBM kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu. BLT BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu itu sebesar Rp150 ribu/bulan dan mulai diberikan bulan September selama empat bulan.
Selain BLT BBM, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk bantuan subsidi upah yang diberikan kepada pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Di mana pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta/bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu.
Presiden telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran sebesar 2 persen dari dana transfer umum salah satunya untuk bantuan sektor transportasi. Pemda se-Indonesia juga diminta menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan.
"Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran, subsidi harus lebih menguntungkan untuk masyarakat yang kurang mampu," kata Jokowi.
Baca juga: BLT BBM mulai disalurkan kepada 17.587 KPM di Kotim
Baca juga: Berikut sejumlah faktor yang pengaruhi penyesuaian harga BBM
Baca juga: BLT BBM dari pemerintah pusat harus tepat sasaran
Penyandang cacat dan lansia penerima BLT BBM minta diprioritaskan
Anggota Kalimantan Tengah Natalia. ANTARA/HO-Sekretariat DPRD Kalteng
