Pemkab Lamandau berupaya perjuangkan tenaga non-ASN

Senin, 26 September 2022 10:06 WIB

Bupati Lamandau Hendra Lesmana saat mengikuti rapat koordinasi bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Jakarta, (21/9). (ANTARA/HO-Pemkab Lamandau)

Nanga Bulik (ANTARA) -

Bupati Lamandau Kalimantan Tengah Hendra Lesmana beberapa waktu lalu mengikuti rapat koordinasi bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Jakarta.

"Rakor tersebut sebagai tindak lanjut penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah daerah," katanya.

Hendra menjelaskan, keikutsertaan dirinya dalam rakor Apkasi tersebut, untuk membahas tentang tenaga non-ASN bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Dalam rakor tersebut kami memberi masukan serta usulan yang konstruktif kepada pemerintah pusat untuk mengambil keputusan bijak. Kami berkomitmen memperjuangkan nasib tenaga non-ASN," jelasnya.

Adapun selain itu, rakor tersebut juga diikuti Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sebelumnya, Hendra juga pernah menyampaikan pemerintah kabupaten berupaya membentuk skema agar tenaga kontrak atau non-ASN dapat dipertahankan.

Namun di sisi lain, pemkab juga terus mendorong agar seluruh aparatur baik ASN maupun non-ASN terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun integritas kinerja yang dimiliki.