Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Faridawaty Darland Atjeh mengingatkan dan meminta pemerintah provinsi maupun kabupaten-kota di daerah ini, agar tetap menjadikan peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, sebagai salah satu program prioritas pada tahun 2023.
Pemda di wilayah ini juga harus tetap bersinergi dalam meningkatkan sarpras maupun pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tinggal di desa terpelosok, kata Faridawaty di Palangka Raya, Selasa.
"Sektor kesehatan kan merupakan layanan yang menjadi hak setiap warga negara. Di mana hal tersebut tertuang dalam peraturan perundang- undangan," ucapnya.
Selain sarpras dan pelayanan kesehatan, menurut Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan I meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas itu, permasalahan administrasi kependudukan, baik itu Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga, perlu mendapatkan perhatian serius dari pemda di provinsi ini.
Ketua Partai Nasdem Kalteng itu mengatakan bahwa masyarakat di daerah pinggiran informasinya masih ada yang belum tertib administrasi kependudukan. Padahal, peran dan keberadaan administrasi kependudukan itu sangat penting terhadap berbagai hal, termasuk berobat ke puskesmas ataupun rumah sakit.
"Pemerintah kabupaten-kota di provinsi ini harus lebih bekerja keras dan aktif mendatangi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah pinggiran. Biasanya di pinggiran ini yang kurang begitu aktif mengurus administrasi kependudukan," kata Faridawaty.
Dia pun berharap jangan sampai ada warga di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila ini tidak taat administrasi kependudukan. Sebab, tidak bisa dipungkiri, hal tersebut sangat membantu dalam hal apapun.
Baca juga: Anggaran Pilgub Kalteng 2024 sebesar Rp180 miliar resmi disahkan
Dirinya pun mengimbau sekaligus mengajak masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pinggiran, agar bisa tertib dalam administrasi kependudukan. Tertib administrasi itu juga salah bentuk dukungan terhadap program-program yang diluncurkan pemerintah.
"Kepengurusan administrasi pun kan sekarang ini semakin mudah. jadi, jangan sampai masyarakat tidak memiliki KTP dan KK. Ayo bersama-sama sukseskan program pemerintah demi terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera," demikian Faridawaty.
Baca juga: Provinsi terluas di Indonesia, jumlah anggota legislatif dari Kalteng perlu ditambah
Baca juga: Legislator Kalteng minta sistem perizinan bagi TKA harus lebih transparan
Berita Terkait
Memasuki musim hujan, Pemkot Palangka Raya diminta cek dan pastikan drainase berfungsi
Jumat, 22 November 2024 15:16 Wib
DPRD Gumas berharap optimalisasi lahan wujudkan swasembada pangan
Jumat, 22 November 2024 9:29 Wib
Debat kedua ajang memperdalam visi misi paslon Pilwakot Palangka Raya
Kamis, 21 November 2024 22:05 Wib
Pelanggaran eks Ketua KPK Firli Bahuri tak termaafkan
Kamis, 21 November 2024 14:14 Wib
Setyo Budiyanto terpilih jadi Ketua KPK 2024-2029
Kamis, 21 November 2024 14:09 Wib
Siswa MAN Buntok ikuti pelatihan jurnalistik PWI Barito Selatan
Rabu, 20 November 2024 17:05 Wib
KPU Kalteng: Batas pengurusan pindah memilih 20 Nov 2024 pukul 23.59 WIB
Rabu, 20 November 2024 16:47 Wib
Legislator nilai kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih rendah
Rabu, 20 November 2024 11:39 Wib