Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 merupakan kombinasi yang optimistis dan waspada di tengah risiko tekanan geopolitik, ancaman resesi, dan persiapan Pemilu 2024.
Adapun APBN 2023 terdiri dari target pendapatan negara yang sebesar Rp2.463 triliun dan alokasi belanja negara senilai Rp3.061,2 triliun.
"Kita harus menggunakan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 untuk menjaga kinerja ekonomi dan melindungi masyarakat," ujar Sri Mulyani dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan kondisi optimistis terjadi karena kinerja positif perekonomian Indonesia yang meliputi penguatan pemulihan ekonomi, sektor strategis yang ekspansif, kinerja konsumsi, investasi, dan neraca perdagangan yang membaik, laju inflasi moderat, serta kinerja APBN 2022 yang sangat positif.
Sementara waspada tetap dilakukan di tengah risiko ketidakpastian yang tinggi meliputi perlambatan ekonomi global, tensi geopolitik mengganggu sisi suplai, pengetatan kebijakan moneter global yang agresif, serta luka memar atau scarring effect akibat pandemi COVID-19.
Maka dari itu, kedua sikap tersebut menjadi modalitas dalam peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Bendahara Negara tersebut pun berpesan agar dalam melaksanakan APBN 2023 seluruh pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga tetap waspada dan antisipatif akan ketidakpastian.
"Situasi tahun 2023 ditandai dengan masalah geopolitik yang susah sekali diprediksi karena merupakan masalah militer, keamanan, dan politik di level global. Namun, APBN dan APBD tetap bisa digunakan sebagai alat untuk terus melindungi Indonesia, baik masyarakatnya maupun perekonomiannya," tuturnya.
Kemudian, dirinya meminta agar komitmen seluruh kementerian/lembaga bisa dijaga dalam menuntaskan program prioritas serta mengawal agar pelaksanaan APBN dan APBD efektif termasuk konsistensi penguatan spending better dan implementasi automatic adjustment secara optimal
Lalu, tata kelola yang baik juga harus dijalankan dalam pelaksanaan APBN 2023 untuk menghindari praktek korupsi dan moral hazard.
"Belanja dan gunakan anggaran lebih baik itu akan memberikan dampak yang luar biasa karena lebih dari Rp3.060 triliun akan dibelanjakan tahun 2023 ini. Kami juga berharap seluruh pemerintah pusat dan daerah menjaga tata kelola dan tidak ada korupsi sehingga ini akan bisa memberikan manfaat maksimal pada masyarakat," tegas Menkeu.
