Bupati Sukamara paparkan berbagai capaian pembangunan kepada DPRD

Sukamara (ANTARA) - Bupati Sukamara, Kalimantan Tengah Windu Subagio mengatakan, laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) merupakan kewajiban konstitusional kepada DPRD sebagai representasi masyarakat.

“Proses pembangunan pada berbagai bidang terus dilakukan seiring dengan beragam dinamika yang menyertainya. Bahkan, inflasi yang cukup signifikan melanda, tidak terkecuali Kabupaten Sukamara yang kita cintai ini,” ucap Windu di Sukamara, Senin.

Menurutnya, beberapa indikator makro pembangunan masih menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu ukuran yang menggambarkan secara umum kondisi perekonomian suatu wilayah, mengalami pertumbuhan sebesar 4,74 persen, lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan provinsi dan nasional yang hanya sebesar 3,40 persen dan 3,69 persen.

“Indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Sukamara juga terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari BPS, pada tahun terakhir berada pada angka 69,94, lebih baik dari angka tahun sebelumnya yang berada pada angka 68,27 atau meningkat sebesar 1,67 poin,” jelasnya.

Kemudian, telah dilakukan berbagai upaya bersama dalam rangka penanganan dampak COVID-19 serta penanggulangan dampak inflasi melalui berbagai program dan kegiatan. Namun, pengaruh kedua fenomena tersebut masih menyisakan pekerjaan yang harus menjadi perhatian pada pelaksanaan pembangunan tahun-tahun berikutnya.

“Keberhasilan pembangunan tentunya merupakan hasil kerja keras kita bersama. Untuk itu, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Sukamara,” ujarnya.

Selain itu, hal lainnya yang patut mendapat perhatian adalah dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Sukamara. Laju penyediaan lapangan pekerjaan pada 2022 tidak sebanding dengan kecepatan pertumbuhan angkatan kerja yang ada.

“Kemudian, perlu saya sampaikan LKPJ ini disusun berdasarkan RPJPD 2005-2025, RPJMD 2018-2023, RKPD 2020, serta Perda APBD 2022 beserta perubahannya," terangnya.


Baca juga: Bupati Sukamara: Mutasi sebagai upaya penyegaran dan peningkatan kinerja

Adapun tema pembangunan pada 2022 yakni ’pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal sukamara di tingkat regional maupun nasional, bersama dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju sukamara yang setara di segala bidang.

Selanjutnya, disampaikan realisasi/pelaksanaan APBD Kabupaten Sukamara 2022, dengan data yang masih sementara dikarenakan pada saat penyusunan dokumen ini, pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalteng masih melakukan pemeriksaan.

“Pendapatan daerah pada APBD 2022 ditargetkan sebesar Rp665 miliar lebih dan terealisasi sebesar Rp724 miliar lebih atau terealisasi sebesar 108,78 persen. Secara umum, permasalahan utama yang ditemui dalam pelaksanaan anggaran 2022 yakni berkaitan dengan dinamika cuaca yang tidak menentu yang juga mengakibatkan banjir sebagian besar wilayah Sukamara khususnya di Kota Sukamara,” jelasnya.

Selanjutnya, patut disyukuri bahwa kondisi keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat pada 2022 masih dalam keadaan aman dan terkendali.

Sinergi dan kerja sama yang baik antara TNI dan Polri bersama para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan lapisan masyarakat lainnya membuat hal tersebut dapat terwujud, sehingga sampai dengan saat ini tidak terjadi konflik bernuansa SARA, anarkisme, atau konflik lainnya.


Baca juga: Gelaran pasar Ramadhan di Sukamara diikuti puluhan pedagang