DPRD Kalteng minta pemprov tindak lanjuti hasil reses di tiap dapil
Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Abdul Razak mengingatkan sekaligus meminta kepada pemerintah provinsi provinsi, agar menindaklanjuti berbagai usulan maupun aspirasi masyarakat yang telah dihimpun saat reses pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023.
Permintaan itu disampaikan Abdul Razak usai memimpin rapat paripurna DPRD Kalteng dengan agenda mendengarkan laporan hasil reses para wakil rakyat dari daerah pemilihan I, II, III, IV dan V, di Palangka Raya, Rabu.
"Hasil reses ini juga tentunya menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah provinsi dalam menyusun program berdasarkan skala prioritas dan sesuai kewenangan," ucapnya.
Anggota DPRD Kalteng tiga periode itu pun memastikan bahwa seluruh laporan reses yang telah disampaikan dalam rapat paripurna itu, benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Sebab, setiap anggota DPRD Kalteng telah bertemu dan berdialog dengan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Abdul Razak mengatakan bahwa mayoritas aspirasi masyarakat yang diterima pada saat reses rata-rata berkaitan dengan perbaikan infrastruktur, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan maupun kesehatan, serta perekonomian yang diantaranya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pertanian, perikanan, peternakan, dan lainnya.
Wakil rakyat Dapil III Kabupaten Kobar, Lamandau dan Sukamara ini juga mengatakan bahwa aspirasi masyarakat juga rata-rata berkaitan dengan peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, pertanian, perikanan, peternakan dan lainnya.
"Jadi, kami berharap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023-2024 dapat tepat sasaran dan menyentuh kepentingan masyarakat secara umum di seluruh Kalteng," kata dia.
Dalam rapat paripurna ke-9 penutupan masa persidangan I Tahun Sidang 2023 sekaligus Rapat Paripurna Ke-1 (Pembukaan) Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023, serta mendengarkan laporan hasil reses masing-masing dapil itu, turut dihadiri Wakil Gubernur Kalteg Edy Pratowo, Wakil Ketua II DPRD Kalteng H Jimmy Carter, Sekda Kalteng serta Forum Pimpinan Kepala Daerah Provinsi Kalteng.
Permintaan itu disampaikan Abdul Razak usai memimpin rapat paripurna DPRD Kalteng dengan agenda mendengarkan laporan hasil reses para wakil rakyat dari daerah pemilihan I, II, III, IV dan V, di Palangka Raya, Rabu.
"Hasil reses ini juga tentunya menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah provinsi dalam menyusun program berdasarkan skala prioritas dan sesuai kewenangan," ucapnya.
Anggota DPRD Kalteng tiga periode itu pun memastikan bahwa seluruh laporan reses yang telah disampaikan dalam rapat paripurna itu, benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Sebab, setiap anggota DPRD Kalteng telah bertemu dan berdialog dengan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Abdul Razak mengatakan bahwa mayoritas aspirasi masyarakat yang diterima pada saat reses rata-rata berkaitan dengan perbaikan infrastruktur, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan maupun kesehatan, serta perekonomian yang diantaranya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pertanian, perikanan, peternakan, dan lainnya.
Wakil rakyat Dapil III Kabupaten Kobar, Lamandau dan Sukamara ini juga mengatakan bahwa aspirasi masyarakat juga rata-rata berkaitan dengan peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, pertanian, perikanan, peternakan dan lainnya.
"Jadi, kami berharap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023-2024 dapat tepat sasaran dan menyentuh kepentingan masyarakat secara umum di seluruh Kalteng," kata dia.
Dalam rapat paripurna ke-9 penutupan masa persidangan I Tahun Sidang 2023 sekaligus Rapat Paripurna Ke-1 (Pembukaan) Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023, serta mendengarkan laporan hasil reses masing-masing dapil itu, turut dihadiri Wakil Gubernur Kalteg Edy Pratowo, Wakil Ketua II DPRD Kalteng H Jimmy Carter, Sekda Kalteng serta Forum Pimpinan Kepala Daerah Provinsi Kalteng.