Kementerian ESDM diminta tekan biaya konversi motor listrik

id Bambang Soesatyo,Ketua MPR RI,Kalteng,Kementerian ESDM,biaya konversi motor listrik,motor listrik

Kementerian ESDM diminta tekan biaya konversi motor listrik

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menjadi narasumber pada webinar dengan tema wacana amandemen UUD 1945. Renungan 25 tahun pasca reformasi', secara daring di Jakarta, Kamis (8/6/2023). (ANTARA/HO-Humas MPR)

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menekan biaya konversi motor listrik sampai semurah mungkin sehingga bisa terjangkau bagi masyarakat luas.

"Meminta Kementerian ESDM menekan biaya konversi motor listrik sampai semurah mungkin sehingga bisa terjangkau oleh masyarakat luas, tanpa harus mengurangi kualitas secara signifikan," kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut dia sampaikan untuk menanggapi masih adanya sejumlah kendala dalam realisasi target Kementerian ESDM terkait dengan konversi motor berbahan bakar minyak (BBM) menjadi motor listrik sebanyak 50.000 unit pada tahun 2023 dan 150.000 unit pada tahun 2024.

Bamsoet mengatakan MPR RI meminta program tersebut harus dijalankan dengan mengedepankan prinsip win-win solution atau menguntungkan semua pihak.

Berikutnya, ia juga meminta Kementerian ESDM mulai menyusun strategi dalam membentuk ekosistem kendaraan listrik, termasuk turunannya, seperti pasar motor listrik bekas guna memastikan motor listrik memiliki harga jual kembali.

"Saya juga meminta Kementerian ESDM mengevaluasi harga converter kit di pasaran yang masih tergolong tinggi, sehingga membuat sebagian masyarakat lebih memilih motor listrik keluaran terbaru atau motor konvensional yang memiliki harga lebih terjangkau," tambah dia.

Selanjutnya, Bamsoet meminta Kementerian ESDM menyusun peta jalan program konversi motor dengan BBM menjadi motor listrik secara komprehensif agar target dari konversi tersebut bisa tercapai tepat sasaran, tanpa merugikan atau menyulitkan masyarakat.

Selain itu, ia juga meminta Kementerian ESDM berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membahas dampak limbah yang berpotensi muncul akibat konversi kendaraan BBM menuju kendaraan listrik.

Menurut dia, koordinasi itu diperlukan agar diperoleh solusi terbaik untuk tetap menciptakan lingkungan di Tanah Air yang lebih baik dan sehat.