Palangka Raya (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Juni 2023 berhasil menuntaskan hingga puluhan pengaduan konsumen atau masyarakat.
Kepala OJK Kalimantan Tengah Otto Fitriandy di Palangka Raya, Kamis, menjelaskan, per Juni 2023 pihaknya menerima sebanyak 709 permintaan layanan, di antaranya 69 untuk layanan pemberian informasi kepada konsumen, 39 pengaduan dan 601 layanan dalam bentuk pertanyaan konsumen.
"Berdasarkan layanan pengaduan tersebut, sektor yang paling banyak dikonsultasikan adalah terkait fintech pinjaman online dan perusahaan pembiayaan. Perkembangan hasil dari layanan pengaduan konsumen tercatat 32 pengaduan dengan status selesai dan 7 masih aktif," katanya.
Selain itu OJK Kalimantan Tengah juga telah menerima sebanyak 97 layanan konsumen secara walk-in yang terdiri dari 65 pengaduan dan sisanya 32 layanan informasi.
"Semuanya juga telah terselesaikan secara langsung pada saat konsumen melakukan konsultasi tersebut," tuturnya.
Baca juga: OJK Kalimantan Tengah: Sektor jasa keuangan terjaga stabil pada Mei 2023
Otto mengakui, dalam konsultasi dan pengaduan konsumen yang pihaknya terima selama ini, didominasi permasalahan terkait kredit, agunan, asuransi maupun pinjaman online.
Untuk itu dalam rangka pemberantasan pinjaman online ilegal dan investasi ilegal, pihaknya bersama seluruh anggota Satgas Waspada Investasi (SWI) Daerah Kalimantan Tengah telah melaksanakan kegiatan rapat koordinasi untuk membahas terkait dengan penangangan Investasi Ilegal yang marak terjadi.
"Selain itu kami juga telah melaksanakan kegiatan edukasi dan pemahaman tentang waspada investasi melalui berbagai kegiatan sosialisasi yang terus kami optimalkan," ucap Otto.
Adapun hingga 31 Mei 2023, OJK Kalimantan Tengah telah melaksanakan 55 kegiatan edukasi dan literasi keuangan yang menjangkau sekitar 2.713 orang peserta, terdiri dari berbagai lapisan masyarakat.
"Di antaranya berupa kegiatan sosialisasi dan edukasi, pemanfaatan media sosial seperti live Instagram, OJK mengajar sebagai dosen tamu, maupun edukasi akses keuangan, menyasar pelaku usaha, kontraktor, penyandang disabilitas, serta berbagai lapisan masyarakat lainnya," tutupnya.
Baca juga: Pemprov Kalteng integrasikan kurikulum pencegahan ekstremisme dalam lingkup pendidikan
Baca juga: Optimalkan keberadaan koperasi, Wagub Kalteng dukung Kemenkop susun RUU
Baca juga: Operasi Pasar Penyeimbang Pemprov jangkau masyarakat tujuh desa di Kapuas
