"Beberapa langkah terkait penanggulangan kemiskinan antara lain meningkatkan koordinasi dan sinergi antara instansi terkait dalam penyusunan dan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan hingga tingkat kelurahan," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palangka Raya, Aratuni Djaban di Palangka Raya, Selasa.
Sebagai langkah awal, lanjut Aratuni, organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkot Palangka Raya menyusun program kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan yang berkolaborasi dengan seluruh perangkat daerah.
"Apalagi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Palangka Raya, mencatat, sebanyak 7.900 warga setempat terindikasi masuk pada kemiskinan ekstrem," katanya.
Pemkot Palangka Raya juga mendorong pemberdayaan masyarakat miskin melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, sanitasi dan transportasi.
Mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi tentang kemiskinan, baik dari BPS maupun dari instansi lain, sebagai dasar dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan.
Kemudian, lanjut Aratuni, menyediakan mekanisme dan instrumen bantuan sosial yang tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, serta menghindari tumpang tindih dan penyalahgunaan.
“Dan yang terakhir meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan, dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program penanggulangan kemiskinan,” kata Aratuni.
Aratuni juga mengapresiasi kinerja dan kontribusi dari instansi terkait dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Palangka Raya.
“Harapan saya dengan adanya rapat koordinasi ini, dapat tercipta sinergi dan komitmen bersama dalam menyelesaikan masalah kemiskinan di Palangka Raya,” tutupnya.
Baca juga: Dinas Perikanan ajak warga gemar makan ikan untuk cegah stunting
Di sisi lain, dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem, pemerintah setempat menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dalam melaksanakan intervensi pengendalian pangan untuk mendukung Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ektrem (P3KE).
Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Melalui Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ektrem.
"Ada tiga strategi yang bersama-sama pemerintah lakukan untuk menyukseskan program ini, meliputi penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan," katanya.
Baca juga: Penjabat Wali Kota: Koperasi harus beradaptasi hadapi tantangan ekonomi
Baca juga: Pemkot Palangka Raya tarik sewa pertokoan milik pemerintah untuk tingkatkan PAD
Baca juga: Penjabat Wali Kota pastikan peserta BPJS Ketenagakerjaan bertambah
Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Melalui Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ektrem.
"Ada tiga strategi yang bersama-sama pemerintah lakukan untuk menyukseskan program ini, meliputi penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan," katanya.
Baca juga: Penjabat Wali Kota: Koperasi harus beradaptasi hadapi tantangan ekonomi
Baca juga: Pemkot Palangka Raya tarik sewa pertokoan milik pemerintah untuk tingkatkan PAD
Baca juga: Penjabat Wali Kota pastikan peserta BPJS Ketenagakerjaan bertambah
