"Saat ini yang menjadi tantangan itu adalah pertama bagaimana daya serap dan digunakan secara efisien," kata Alman saat dihubungi Antara di Jakarta, Senin.
Menurut dia, daya serap yang maksimal akan berdampak pada pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) yang tepat sasaran untuk kebutuhan pertahanan negara.
Selain itu, dia melanjutkan serapan anggaran yang baik juga akan menjadi catatan untuk Kementerian Keuangan agar nantinya dapat memperbesar dana pada perencanaan Rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (RAPBN) tahun berikutnya.
Baca juga: Pelaku hoaks Mirage 2000-5 rugikan Kemhan diduga WNI
Alman pun menyoroti serapan anggaran Kementerian Pertahanan tahun ini yang dianggap kurang maksimal.
"Ya saya sih mengacu kepada kementerian keuangan belum terlalu mengesankan ya, artinya daya serap belum 100 persen. Masih sekitar 90 persen," kata dia.
Hal ini yang harus diperbaiki oleh presiden dan jajaran kabinet selanjutnya. Alman melanjutkan beberapa hal harus dilakukan Kementerian Pertahanan agar daya serap bisa maksimal.
Pertama yakni mempermatang perencanaan program kerja dan pembangunan infrastruktur. Jika rencana tersebut dibuat secara matang dan tepat sasaran, Alman yakin anggaran akan terserap dengan baik untuk memenuhi kebutuhan seperti pemberian alutsista dan sebagainya.
"Kedua tidak tiba-tiba di tengah tahun anggaran minta perubahan program dan anggaran. Itu juga yang mempengaruhi daya serap," kata dia.
Hal tersebut dikarenakan Kementerian Pertahanan akan mengajukan permohonan untuk menghilangkan beberapa program atau pembelian yang sudah direncanakan agar dananya bisa dialihkan ke kegiatan yang baru tersebut.
Baca juga: Empat tersangka korupsi pengadaan satelit Kemhan ditahan
"Karena tidak mungkin di tengah jalan minta kenaikan anggaran," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani pada Jumat (1/12) di Jakarta menyampaikan hasil rapatnya bersama Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, pada 28 November 2023, menyetujui kenaikan alokasi anggaran belanja alutsista pada 2024 naik dari angka semula yang disetujui Presiden sebesar 20,75 miliar dolar menjadi 25 miliar dolar AS.
Hal tersebut pun dianggap Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto.
"Banyak prioritas, kita perlu pesawat angkut, kita perlu (pesawat) refueling (pengisian bahan bakar, red.) di udara. Kita belum punya, negara tetangga kita sudah punya," kata Prabowo saat jumpa pers selepas acara penyerahan delapan unit helikopter Airbus H225M untuk TNI Angkatan Udara di Pangkalan Udara (Lanud) Atang Sendjaja, Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Baca juga: Indonesia dan Prancis kerja sama pertahanan
Dia menilai anggaran pertahanan yang memadai untuk belanja alutsista penting karena untuk memastikan prajurit dan alutsista Indonesia selalu dalam keadaan siap tempur menjaga kedaulatan dan batas-batas wilayah negara dari ancaman asing.
Prabowo berpendapat tidak ada yang dapat memastikan situasi damai, yang saat ini dinikmati, langgeng, karena suatu saat konflik dapat pecah sehingga negara perlu punya pertahanan yang kuat untuk menjaga wilayah dan rakyatnya.
"Dalam masalah pertahanan, yang paling penting adalah kesiapan, readiness. Kesiapan ini juga masalah tentang (penanggulangan, red.) bencana dan sebagainya, ya kita siap. Kita tidak bisa terjadi sesuatu, baru kita bergerak mencari alat. Tidak bisa itu," ujar Menhan Prabowo.
Dia melanjutkan menjaga kedaulatan dan memperkuat pertahanan Indonesia juga tidak dapat hanya berdasarkan pada harapan. "Kita tidak bisa hanya berdasarkan atas harapan atau oh kita sudah 40 tahun tidak ada perang dengan negara lain,” kata Prabowo Subianto.
Baca juga: Tiga saksi dari Kominfo diperiksa terkait korupsi proyek Satelit Kemhan
Baca juga: Kejagung cekal tiga orang saksi terkait dugaan korupsi satelit Kemhan
