Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kemungkinan peluang aklamasi, untuk pemilihan ketua umum periode 2024-2029 di Musyawarah Nasional (Munas) Desember 2024.
"Tentu kita lihat perkembangannya, dan insya Allah kami akan terus menyelesaikan tugas-tugas politik ke depan," katanya di Jakarta, Minggu malam.
Saat ini Airlangga telah mendapatkan dukungan dari seluruh pimpinan daerah Golkar se-Indonesia, untuk maju kembali sebagai ketua umum periode ketiga.
Selain itu, dua organisasi yang mendirikan Partai Golkar yakni Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) dan PPK Kosgoro 1957 juga memberikan surat dukungan kepada Airlangga. Tersisa satu organisasi pendiri yang belum memberikan dukungan, yakni sentral organisasi karyawan swadiri Indonesia (SOKSI).
Kemudian, tiga organisasi masyarakat (ormas) bentukan Partai Golkar juga menyerahkan surat dukungan, yakni Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), Himpunan Wanita Karya (HWK) dan Pengajian Al Hidayah.
Tersisa tiga ormas bentukan yang belum memberikan dukungan, yakni Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) dan Satuan Karya Ulama Indonesia.
Airlangga menyatakan dukungan itu merupakan amanah yang harus dijaga. Kata dia, agenda Partai Golkar jangka pendek, yakni persiapan Pilkada dengan target 60 persen kemenangan.
"Setelah itu, kami Insya Allah akan pertanggung jawabkan di Munas pada bulan Desember nanti," katanya menegaskan.
Berita Terkait
Lebih baik Golkar bersama kami daripada tidak ada Golkar, kata Prabowo
Sabtu, 30 Maret 2024 14:19 Wib
Ketum Golkar Airlangga sebut belum bahas kursi menteri dengan Prabowo Subianto
Sabtu, 30 Maret 2024 14:18 Wib
Tarif PPN naik 12 persen mulai 2025
Jumat, 8 Maret 2024 21:15 Wib
Airlangga: Anggaran makan siang gratis kisaran Rp15 ribu per anak
Selasa, 27 Februari 2024 15:39 Wib
Airlangga Hartarto sebut Jokowi milik semua partai
Senin, 26 Februari 2024 14:37 Wib
Program Kartu Prakerja ditargetkan diikuti 1,148 juta peserta tahun ini
Sabtu, 24 Februari 2024 17:16 Wib
Golkar tolak usulan hak angket DPR soal kecurangan Pemilu
Kamis, 22 Februari 2024 14:54 Wib
Perkebunan sawit didorong gunakan KUR selain BPDPKS
Sabtu, 27 Januari 2024 14:13 Wib