Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah melaksanakan gerakan serentak penimbangan dan pengukuran terhadap balita guna memperbaiki capaian dalam pengumpulan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (E-PPGBM).
“Saya sudah instruksikan Wakil Bupati untuk memimpin kegiatan itu, kita coba datang ke rumah-rumah untuk mendata anak-anak, supaya kita tau pertumbuhan mereka. Kita bentuk tim untuk memaksimalkan gerakan itu,” kata Halikinnor di Sampit, Kamis.
Hal ini ia sampaikan pada kegiatan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kotim 2025 yang dihadiri kepala organisasi perangkat daerah, camat dan unsur pemerintah se-Kotim.
Dalam kesempatan itu, Halikinnor menyinggung terkait data persentase balita yang diukur pada aplikasi E-PPBGM yang menunjukkan Kotim berada di posisi terendah di antara kabupaten/kota se-Kalteng dengan capaian 28,64 persen.
“Saya terima laporan bahwa kita terendah tentang data anak yang diukur di posyandu, entah karena posyandu yang tidak buka atau orang tua tidak datang membawa anak-anaknya ke posyandu, sehingga data kita tidak bagus,” ujarnya.
Halikinnor melanjutkan, data E-PPBGM penting dalam upaya penanganan stunting. Melalui data tersebut pemerintah daerah bisa mengetahui berapa dan siapa saja anak yang terindikasi stunting agar bisa diberikan perhatian khusus.
Apalagi, berdasarkan hasil survei kesehatan Indonesia (SKI) 2023 pada sejumlah titik menunjukkan prevalensi stunting di Kotim naik, dari kisaran 22 persen menjadi 35,5 persen.
Padahal, pemerintah daerah telah melakukan inovasi berupa grebek stunting dengan membagikan susu dan telur bagi anak-anak yang terindikasi stunting.
Baca juga: Bupati Kotim ingatkan kepala sekolah pahami betul aturan pengelolaan BOSP
Dengan inovasi tersebut seharusnya prevalensi stunting di Kotim mengalami penurunan. Maka dari itu, guna mendapatkan data yang lebih akurat perlu dilakukan penimbangan dan pengukuran terhadap setiap balita di Kotim.
Data yang diunggah melalui E-PPBGM itu pula yang nantinya bisa dibandingkan, bahkan menyanggah hasil SKI 2023 oleh Kementerian Kesehatan.
“Itulah tujuan kita melakukan gerakan serentak ini supaya kita bisa mendapat angka stunting yang lebih akurat apakah naik atau tidak. Ini juga inovasi kita, karena kalau kita tidak berinovasi mungkin malah tambah tidak ada orang yang datang ke posyandu,” jelasnya.
Halikinnor menambahkan, camat, kepala desa dan lurah wajib terlibat dalam gerakan serentak ini, disamping itu ada bantuan dari TP PKK.
Ia menerima laporan bahwa selama ini camat dan jajaran lepas tangan dengan kegiatan pengukuran balita, padahal mereka bertanggung jawab masyarakat di wilayah masing-masing. Sehingga, ia menegaskan hal itu tak boleh terulang.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kotim Umar Kaderi menerangkan rendahnya persentase E-PPBGM di Kotim karena selama ini yang bekerja melakukan penimbangan dan pengukuran sebagian besar hanya tenaga kesehatan.
Ada beberapa desa dan kecamatan yang membantu, namun tak sebanding dengan jumlah wilayah dan target yang harus ditangani. Sedangkan tanggung jawab penanganan stunting bukan hanya Dinkes, tapi satuan tugas (satgas) yang melibatkan sejumlah dinas dan instansi.
“Bahkan, ada laporan dari rekan-rekan kami di lapangan, bahwa petugas yang ikut dalam kegiatan itu hanya sekadar mengambil foto-foto. Itu lah fakta di lapangan, tapi kami anggap itu sudah berlalu, kedepannya kami berharap yang juga ikut membantu,” bebernya.
Baca juga: Tunjangan khusus dihentikan, tenaga pendidik di Kotim mengadu ke bupati
Ia meneruskan, berdasarkan hasil rembuk stunting Pemkab Kotim beberapa waktu lalu sepakat untuk melaksanakan kegiatan pengukuran balita ke rumah-rumah warga yang memiliki anak usia balita. Kegiatan itu rencananya dilaksanakan antara Juni atau Juli.
Awal Juni anggota Satgas Stunting memiliki kesibukan masing-masing sehingga, kegiatan belum terlaksana.
Namun, di sisi lain pihaknya juga menerima SK Kementerian Dalam Negeri untuk mengoptimalkan data E-PPBGM dalam rentang waktu 1-30 Juni 2023. Karena data E-PPBGM diperlukan untuk perbandingan dengan hasil SKI Kemenkes.
“Dengan data riil lapangan itu Kemendagri ingin mendapat data sebenarnya terkait angka stunting di Indonesia,” ujarnya.
Berdasarkan SK Kemendagri yang ditindaklanjuti melalui instruksi Bupati Kotim, maka selama tiga hari ke depan, tepatnya sampai Minggu (30/6), pihaknya bersama tim akan melaksanakan gerakan serentak penimbangan dan pengukuran terhadap balita se-Kotim.
Data dari kegiatan tersebut akan langsung diunggah ke aplikasi E-PPBGM paling lambat Minggu pukul 23:59 WIB. Melalui kegiatan ini ia berharap bisa menaikkan cakupan dan capaian pengukuran dan penimbangan balita, sehingga mendapat angka prevalensi stunting di Kotim.
“Seandainya capaian E-PPBGM kita bisa sampai 80-90 persen, maka hasil SKI bisa kita bantah. Karena sebenarnya data stunting kita sekarang sudah turun. Makanya, teman-teman di kecamatan, desa, PKK dan lainnya saya harap bisa membantu,” demikian Umar Kaderi.
Baca juga: Didampingi pelatih nasional, Kontingen Kotim optimis jadi terbaik Pesparawi Kalteng
Baca juga: Pemkab berharap kunjungan Presiden berdampak pada peningkatan pembangunan Kotim
Baca juga: Presiden Jokowi berupaya jadikan Kotim sebagai penyangga pangan IKN
