Palangka Raya (ANTARA) -
Ketua Sementara DPRD Palangka Raya, Kalimantan Tengah Khemal Nasery mengatakan terdapat beberapa kendala bagi pihaknya bersama pemerintah kota dalam melaksanakan percepatan pembangunan.
"Luasan Kota Palangka Raya ini mencapai 2.679 km² dengan topologi meliputi sungai, danau hingga hutan-hutan yang lebat, dan terdapat lima kecamatan serta 30 kelurahan. Artinya tidak ada satu pun desa yang ada di Palangka Raya," katanya, Kamis.
Dirinya menjelaskan, tidak adanya desa di Palangka Raya membuat ibu kota dari Provinsi Kalimantan Tengah ini tidak mendapatkan bantuan Dana Desa dari pemerintah pusat.
Dengan demikian, seluruh pembangunan yang ada di 30 kelurahan di Palangka Raya harus ditopang dengan APBD yang kini berada di kisaran Rp1,3 triliun.
"Artinya semuanya ditopang APBD Palangka Raya, dan ini menjadi tantangan bagi wali kota bersama dewan agar pembangunan ini bisa merata, walaupun harus perlahan dan bertahap," ucapnya.
Apalagi saat pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu, membuat hotel, rumah makan hingga pariwisata tutup sehingga pemasukan pajak dan retribusi menjadi menurun.
"Hal ini tentunya membuat pemerintah kota dan jajaran DPRD bekerja keras untuk memikirkan bagaimana pembangunan tetap berjalan. Tapi nyatanya pemerintah berhasil saja kan melakukan pembangunan," ujarnya.
Politisi partai Golkar ini melanjutkan, hal tersebut menjawab pertanyaan masyarakat yang mendambakan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok daerah.
Namun pihaknya berkomitmen mengawal seluruh aspirasi masyarakat yang masuk dalam program prioritas Pemerintah Kota Palangka Raya untuk segera direalisasikan.