Pangkalan Bun (ANTARA) -
Penjabat (Pj) Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Kalimantan Tengah Budi Santosa menyampaikan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2025 berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan yang wajib, serta upaya mencapai target standar pelayanan minimum.
"Kita fokus pada pemenuhan pelayanan dasar serta memperkuat sinergi dengan seluruh aktor pembangunan," katanya di Pangkalan Bun, Sabtu.
Lanjutnya, rencana kerja pemerintah daerah 2025 menekankan pada penguatan sektor ekonomi produktif serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban pasca pelaksanaan Pilkada.
Budi mengatakan, Pemkab Kobar juga berkomitmen dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting.
"Kami menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem dan menekan angka stunting sebagai langkah nyata meningkatkan kualitas hidup masyarakat," ucapnya.
Hal tersebut disampaikan saat dirinya menyampaikan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna DPRD Kobar belum lama ini.
Raperda APBD tersebut berfokus pada pelaksanaan program yang bertujuan mencapai sasaran pembangunan daerah yang berlandaskan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, dirinya juga menekankan pentingnya pemerataan layanan dasar, khususnya bidang pendidikan, kesehatan, serta menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 3,17 persen dan tingkat pengangguran terbuka ditekan hingga 40,25 persen pada tahun 2025.
"Pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan harus merata di seluruh wilayah Kobar, serta pengangguran dan kemiskinan menjadi tantangan utama yang harus kita atasi bersama," ungkapnya.
Dia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Kobar pada 2025 adalah sebesar 5,90 persen dengan laju inflasi diperkirakan berada di rentang 1,5 hingga 3,5 persen.
"Kami optimis pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 5,90 persen pada 2025," katanya.
Budi menyampaikan, pendapatan daerah dalam Raperda APBD 2025 diproyeksikan mencapai lebih dari Rp 1,7 triliun. Dengan pendapatan daerah yang cukup signifikan, diharap dapat memenuhi kebutuhan pembangunan yang merata.
Dirinya juga berharap agar Raperda APBD 2025 dapat segera dibahas dan disetujui oleh DPRD agar proses pembangunan tidak terhambat.
Baca juga: Polres Kobar perketat pengamanan jelang Pilkada 2024
Baca juga: DPUPR Kobar: Pengerjaan proyek fisik fokus atasi banjir dalam kota
Baca juga: Pemkab Kobar terus dorong peningkatan kinerja ASN
