Palangka Raya (ANTARA) - Legislator Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Tantawi Jauhari mengungkapkan, bahwa adanya kebijakan diskon 50 persen tarif listrik selama Januari-Februari 2025 dari PT PLN dengan daya antara 450 VA hingga 2.200 VA, dinilai dapat menekan inflasi.
"Kita semua tahu, pemerintah pusat kan menaikkan tarif PPN 12 persen yang juga berlaku pada 2025, tentu akan memberatkan masyarakat. Adanya kebijakan dari PLN ini bisa membantu masyarakat," katanya di Palangka Raya, Jumat.
Terlebih, pada perayaan natal dan tahun baru ini juga harga bahan pokok mengalami kenaikan sehingga hal tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan naiknya inflasi di Kota Palangka Raya.
Untuk itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya ini meyakini adanya kebijakan diskon 50 persen dari PT PLN tersebut, dinilai menjadi langkah konkret dari pemerintah untuk meringankan beban masyarakat.
"Tentu perputaran uang di Desember ini akan sangat banyak, untuk menghadapi 2025 masyarakat harus kembali mengatur keuangan mereka. Kebijakan ini membuat masyarakat bisa sedikit bernafas lega," ucapnya.
Tantawi pun berharap pemerintah dapat melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas di pasar tradisional agar harga dan ketersediaan pangan dapat tetap aman terkendali.
Langkah tersebut harus dilakukan secara rutin selama Desember ini, agar tidak ada oknum pedagang yang berani-berani memanfaatkan momen natal dan tahun baru ini untuk memainkan harga bahan pokok.
"Terlebih kalau inflasi bisa terkendali, justru kebijakan diskon 50 persen ini bisa menjadi momen bagi masyarakat untuk lebih menghemat uang mereka," ujarnya.
Baca juga: DPRD Palangka Raya serap aspirasi warga Kelurahan Menteng
Politisi dari partai Gerindra ini mengajak seluruh masyarakat Kota Palangka Raya agar tidak berperilaku membeli bahan baku dengan jumlah yang banyak.
Selain itu, masyarakat juga diminta untuk menyikapi kebijakan diskon tarif listrik ini dengan bijak, agar keuangan masyarakat dapat tetap terkendali.
"Jangan karena ada diskon, lalu masyarakat justru berfoya-foya. Karena kan kebijakan ini untuk menekan angka inflasi yang ada di Kota Palangka Raya," demikian Tantawi.
Baca juga: Warga Kelurahan Bukit Tunggal minta pemerintah atasi banjir
Baca juga: Pemkot Palangka Raya diminta terus gelar operasi pasar murah
Baca juga: DPRD apresiasi kualitas sinergi dengan Pemkot Palangka Raya
