Sampit (ANTARA) - Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah yang semula direncanakan pada 20 Januari, diundur menjadi 3 Februari atau selambat-lambatnya 17 Februari 2025.
Penjabat Sekretaris Daerah Kotim Sanggul Lumban Gaol di Sampit, Kamis mengatakan bahwa penundaan realisasi itu setelah dilakukan rapat ketiga terkait persiapan Program MBG.
"Dari Badan Gizi Nasional (BGN) menginstruksikan jajarannya untuk berbenah dahulu sampai mantap, dan semua bisa terkoordinasi dengan baik," beber dia.
Ia menjelaskan, Pemkab Kotim sangat memperhatikan setiap tahapan dan persiapan dalam rangka Program MBG. Setidaknya sudah tiga kali digelar rapat bersama sejumlah pihak terkait untuk memastikan program tersebut bisa berjalan dengan lancar di Kotim. Namun, berdasarkan informasi dari perwakilan BGN akan ada perubahan jadwal terkait pelaksanaan Program MBG demi mengoptimalkan kesiapan dari jajaran BGN maupun vendor penyedia jasa dapur umum.
Program MBG yang semula dijadwalkan pada 20 Januari diundur menjadi 3 Februari dan akan dilaksanakan secara serentak di kabupaten/kota seluruh Indonesia. Selain itu, disampaikan bahwa pelaksanaan Februari mendatang bukan sekadar uji coba, tetapi resmi mulai diterapkan.
"Jadi penundaan ini bukan dari Pemkab Kotim, melainkan dari BGN dan 3 Februari itu bukan lagi uji coba tapi langsung launching atau peluncuran Program MBG," ungkap dia.
Berdasarkan ketentuan dari pusat, satu dapur umum hanya menangani 3.000 - 3.500 porsi. Dari vendor juga menyampaikan bahwa dari kapasitas itu terbagi untuk pelajar hanya 3.000 porsi, kemudian 10 persen atau sekitar 300 porsi untuk penerima manfaat non akademik.
Penerima non akademik yang dimaksud meliputi ibu hamil, ibu menyusui dan balita yang belum sekolah. Dengan pemberian makanan selama lima hari dalam sepekan.
Sementara diketahui, saat ini di Kotim hanya terdapat satu vendor, sehingga pelaksanaan Program MBG hanya bisa dilakukan secara bertahap dan lokus awalnya tetap dipusatkan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
Mengukur dari kapasitas itu pula, diperkirakan satu vendor hanya bisa menangani sebelas sekolah. Artinya, tidak semua sekolah di kecamatan dapat terlayani. Adapun, terkait daftar sekolah sasaran diserahkan kepada pemerintah kecamatan untuk menentukannya.
"Kalau kami inginnya agar sekolah-sekolah yang membutuhkan yang diutamakan. Jadi, ada rasa keadilan. Tetapi nanti kita lihat hasil perundingan antara pihak kecamatan dan vendor," ucapnya.
Mengingat kemampuan vendor yang terbatas, Sanggul berharap masyarakat bisa memaklumi, karena artinya tidak semua sekolah bisa mendapat Program MBG ini secara bersamaan.
Disamping itu, lokus awal pelaksanaan program ini bukan dari pemerintah daerah, melainkan dari pemerintah pusat yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, sehingga Pemkab Kotim tidak bisa serta merta memindahkan lokus yang dipilih.
"Kita berdoa saja, semoga vendor-vendor lainya cepat datang, sehingga lebih banyak sekolah yang bisa dijangkau," demikian Sanggul.
Baca juga: Pengusaha masih berharap ekspor rotan mentah kembali dibuka
Penanggung jawab vendor dari CV Sundayak Indonesia di Kotim, Erwin Hadi Saputra menyatakan sudah siap apabila Program MBG dimulai pada 20 Januari, namun dengan adanya arahan lebih lanjut dari BGN, maka pihaknya pun hanya mengikuti.
"Sebenarnya tanggal 20 pun kami siap, tapi petunjuk selanjutnya dari BGN untuk disiapkan 3 Februari agar lebih maksimal serentak seluruh Indonesia," ujarnya.
Sehubungan dengan masih terbatasnya jumlah vendor yang bertugas di Kotim, ia juga menyampaikan bahwa BGN membuka peluang bagi pelaku usaha dibidang catering dan semacamnya.
Untuk informasi lebih lanjut terkait pendaftaran vendor ini bisa diakses melalui tautan berikut, mitra.bgn.go.id . Melalui laman tersebut akan dijelaskan persyaratan dan ketentuan terkait vendor yang bermitra dalam Program MBG.
"BGN membuka peluang bagi pengusaha lokal yang bergerak di bidang catering makanan untuk bermitra dalam Program MBG ini. Namun, perlu diketahui bahwa yang diterima oleh BGN hanya yang memiliki status hukum atau badan hukum yang sah," demikian Erwin.
Baca juga: Pemkab Kotim bangun pabrik pakan ikan bantu usaha masyarakat
Baca juga: Wabup Kotim kaji banding loka rehabilitasi narkoba ke BNNP Riau
Baca juga: Pemkab Kotim inventarisasi lahan untuk dukung ketahanan pangan nasional
