Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPRD Kalimantan Tengah Sengkon meminta perusahaan besar swasta (PBS) berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
"Perusahaan-perusahaan besar di Kalimantan Tengah ini sudah berkewajiban dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam bidang pendidikan," katanya di Palangka Raya, Senin.
Dia menyampaikan, andil dan kontribusi tersebut utamanya dalam memberikan dukungan finansial dan modal bagi sektor pendidikan, baik yang disalurkan ke pemerintah daerah, maupun perorangan.
Dengan adanya dukungan dana dari perusahaan besar swasta tersebut, diyakini mampu mendorong jalannya sektor pendidikan di pelosok daerah agar lebih optimal.
"Ada berbagai bentuk dukungan perusahaan yang biasanya berwujud CSR. CSR ini ada yang dialokasikan untuk fasilitas jalan, ada memberikan gaji guru melalui sekolah dan lain sebagainya," ucapnya.
Baca juga: Ketua Komisi II DPRD Barut dukung konferensi NU untuk kemajuan daerah
Sengkon juga menjabarkan, perlu adanya komitmen nyata dari pemilik perusahaan agar kebijakan tersebut dapat benar-benar mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.
Utamanya juga, dalam membangun sekolah dan fasilitas pendidikan yang masih minim di daerah, ini bisa mengurangi konflik dan sengketa yang terjadi kepada masyarakat.
“Terutama memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat, minimal di daerah sekitar perusahaan beroperasi bantuan itu disalurkan," ujarnya.
Ketua DPW Perindo Kalimantan Tengah ini juga mengatakan, pemberian dukungan dari PBS kepada layanan pendidikan diharap mampu mendorong kontribusi dan keterlibatan perusahaan.
Dengan demikian, seluruh perusahaan di Kalimantan Tengah ini tidak hanya meraup keuntungan dari kekayaan sumber daya alam daerah ini saja, tetapi juga berdampak positif untuk masyarakat.
"Harapannya hal ini dapat diperhatikan pihak PBS se-Kalimantan Tengah, mengingat peningkatan sumber daya manusia di daerah kita ini sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab eksekutif semata, namun semua stakeholder, termasuk PBS," demikian Sengkon.
Baca juga: DPRD Barut dan Pemkab jadwalkan bahas tenaga Non-ASN
Baca juga: DPRD Kotim sebut dua kendala dihadapi tenaga kerja lokal
Baca juga: Legislator Kotim berharap SPMB jadi solusi pemerataan pendidikan
