Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan provinsi setempat guna memperkuat pengelolaan keuangan di daerah setempat.
"Kami melihat masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses penyusunan, pelaporan hingga pemeriksaan dari BPK sangat kami perlukan untuk penyempurnaan pengelolaan dan laporan keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya," kata Pj Wali Kota Palangka Raya, Akhmad Husain di Palangka Raya, Minggu.
Pernyataan itu diungkapkan dia saat dikonfirmasi terkait pelaksanaan Entry Meeting Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
Akhmad Husain juga meminta BPK RI untuk selalu mendampingi dan memberi arahan agar kami semakin baik dalam pencatatan serta pengelolaan keuangan dan aset.
"Terlebih lagi saat ini bangunan kantor pemkot yang lama berdiri di atas tanah pemprov. Kami mohon binaan BPK agar ini tak selalu menjadi temuan setiap tahun," katanya.
Dia juga menyampaikan, Pemerintah Kota Palangka Raya menyambut baik dan memandang bahwa pemeriksaan BPK RI diperlukan untuk melihat tingkat kepatuhan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah.
Baca juga: BPBD Palangka Raya siagakan TRC cegah karhutla
“Kami juga akan terus berupaya meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dengan lebih baik dan terstruktur," katanya.
Oleh karena itu akuntabilitas dan transparansi menjadi hal utama yang diperhatikan Pemerintah Palangka Raya, sehingga pengelolaan keuangan daerah akan semakin meningkat.
“Pemkot Palangka Raya juga terus meningkatkan sumber daya aparatur, agar semakin profesional dalam pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Dia kembali berharap, BPK RI di provinsi setempat, selalu mendampingi dan memberi arahan agar semakin baik dalam pencatatan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Berbagai masukan dari BPK terkait peningkatan pengelolaan keuangan dan aset akan selalu menjadi perhatian pemerintah daerah.
"Saya juga minta jajaran pemerintah kota tidak berpuas diri dengan Opini WTP yang telah diraih sampai saat ini. Opini itu justru merupakan tantangan untuk dipertahankan dan terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah," kata Akhmad Husain.
Baca juga: Satpol PP Palangka Raya amankan tiga orang PPKS dan ODGJ
Baca juga: Polda Kalteng bagikan makanan gratis ke masyarakat di Palangka Raya
Baca juga: Gelar kuliah umum, OJK terus pacu peningkatan literasi keuangan digital di Kalteng
