Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) mengedukasi tentang bahaya judi online atau daring pada mahasiswa.
Kepala Diskominfo Kota Palangka Raya, Saipullah di Palangka Raya, Jumat mengatakan sosialisasi ini sebagai upaya memerangi maraknya praktik judi online di masyarakat khususnya di kalangan mahasiswa.
“Sosialisasi ini penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan generasi muda mengenai dampak buruk yang ditimbulkan oleh praktik judi online,” katanya.
Selain itu lanjutnya, sosialisasi ini juga bertujuan untuk mendorong mahasiswa agar lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan internet. Dengan adanya kemudahan mengakses internet, risiko terjebak dalam praktik judi online semakin besar, terutama di kalangan remaja dan mahasiswa.
Baca juga: ASN diminta tak jadikan efisiensi anggaran alasan kurangi kinerja
Saipullah menegaskan, pihaknya akan terus melaksanakan program serupa ke Perguruan Tinggi lainnya yang ada di Kota Palangka Raya sebagai upaya mendukung pendidikan dan kesehatan mental yang baik bagi generasi muda.
Selain sosialisasi secara langsung, Diskominfo Kota Palangka Raya juga membagikan x-banner yang berisi informasi dan edukasi tentang risiko dan dampak negatif judi online.
X-banner tersebut dibagikan ke sejumlah perguruan tinggi di Kota Palangka Raya di antaranya Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Institut Agama Islam Negeri, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer, serta Poltekes Kemenkes Kota Palangka Raya.
Pencegahan dan penanganan judi online ini menjadi perhatian serius dari pemerintah baik daerah maupun pemerintah pusat. Bahkan sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah berkomitmen untuk menindak tegas bandar judi online.
Dalam upaya menuntaskan masalah tersebut, Presiden telah memberikan arahan kepada sejumlah pejabat terkait, termasuk Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.
Baca juga: RKPD Palangka Raya prioritaskan peningkatan infrastruktur-SDM
Baca juga: Pemerintah diminta pastikan PBS tidak menggarap lahan di luar izin
Baca juga: DPRD Kalteng siap awasi pembangunan pabrik pengolahan limbah medis di Kotim
