Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah mendesak Dinas Pendidikan setempat untuk memberikan sanksi tegas bagi sekolah yang melanggar larangan pungutan liar (pungli) dan wisuda.
“Perlu ada efek jera. Jika terbukti ada pelanggaran dan laporan masuk, maka harus dilanjutkan ke proses hukum, karena ini sudah masuk ranah pidana. Aturan ini dibuat bukan untuk dilanggar,” kata Anggota Komisi III DPRD Kotim Sihol Parningotan Lumban Gaol di Sampit, Kamis.
Ia menjelaskan, pendidikan harus inklusif, bukan menjadi beban ekonomi baru bagi keluarga. Pihaknya pun mengapresiasi upaya Dinas Pendidikan Kotim untuk menegakkan hal tersebut melalui surat edaran Nomor 420/253/DISDIK-1/2025.
Dalam surat itu, seluruh satuan pendidikan tingkat TK, SD, dan SMP dilarang menggelar wisuda mewah serta dilarang melakukan pungutan biaya dalam bentuk apapun kepada orang tua siswa.
Sebagai alternatif, Dinas Pendidikan menganjurkan agar perpisahan dilaksanakan secara sederhana, misalnya hanya dengan pelepasan dasi dan topi sekolah, tanpa seremoni mewah yang membebani orang tua.
Namun, Gaol mendapat informasi bahwa masih ada sekolah yang tetap memaksakan pelaksanaan kegiatan serupa dengan biaya dari orang tua siswa. Hal ini yang sangat ia sesalkan.
“Karena banyak orang tua sebenarnya keberatan, tapi tidak berani menyuarakannya karena takut anaknya mendapatkan dampak di sekolah. Ini tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.
Baca juga: Bupati Kotim akui penurunan produksi berdampak besar pada DBH sawit
Ia juga menegaskan bahwa, Komisi III DPRD Kotim yang juga menangani bidang pendidikan menolak segala bentuk pungutan berkedok kesepakatan komite sekolah.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong Dinas Pendidikan untuk memberikan sanksi tegas kepada sekolah yang terlibat dalam pelanggaran tersebut. Sanksi itu dapat berupa teguran, mutasi kepala sekolah, hingga pelaporan ke jalur pidana.
Kendati, Gaol tidak menentang sepenuhnya acara perpisahan tetap dilaksanakan, asalkan tanpa melibatkan pungutan dari orang tua siswa.
Ia bahkan mendorong partisipasi pihak ketiga seperti perusahaan atau lembaga sosial melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) ataupun donatur pribadi.
Disamping itu, agar transparansi tetap terjaga, ia meminta setiap laporan keuangan kegiatan tersebut dibuka secara publik, termasuk menyebutkan secara jelas sumber dana yang digunakan.
“Kalau ada pihak luar yang mendukung tanpa membebani orang tua, kami apresiasi. Bahkan bisa kami fasilitasi penghargaan resmi dari DPRD atau Dinas Pendidikan sebagai bentuk penghormatan,” demikian Gaol.
Baca juga: Festival Budaya Habaring Hurung ditiadakan imbas efisiensi anggaran
Baca juga: Wabup Kotim pastikan tindak lanjuti hasil studi banding
Baca juga: Pemkab Kotim diminta kawal penyaluran pupuk bersubsidi dan penyerapan gabah
