Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah menggelar kegiatan forum koordinasi pemerintah daerah dan investor dengan mengundang seluruh perusahaan yang berinvestasi.
Bupati Murung Raya Heriyus di Jakarta, Rabu, mengatakan, kegiatan ini sangat strategis dalam rangka silaturahmi serta meningkatkan sinergi.
"Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab menjaga dan melindungi kegiatan investasi di Murung Raya, sehingga dirinya selaku bupati perlu mengenal dan ingin mengetahui perihal kendala apa saja yang dihadapi para investor," katanya.
Dalam kesempatan itu, dia sekaligus menyampaikan proses pembangunan yang selama ini sudah dicapai Kabupaten Murung Raya.
Baca juga: TP PKK Murung Raya: Rakernas momentum penting perkuat kolaborasi antar daerah
Semua itu, katanya, juga tak lepas dari peran para investor, sehingga melalui kegiatan ini menjadi wadah komunikasi antara pemerintah daerah dan para investor.
Lebih lanjut, Bupati Heriyus yang juga didampingi Wakil Bupati Rahmanto Muhidin menyampaikan, melalui kegiatan ini diharapkan diperoleh hasil atau pokok kesepakatan yang menjadi penguat, sehingga program pembangunan pemerintah daerah ke depan bisa lebih bersinergi dengan kegiatan pemberdayaan dari perusahaan.
Dia pun berkeinginan, kegiatan maupun koordinasi seperti itu terus dilaksanakan, minimal satu kali dalam setahun, agar terus terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan juga semua investor.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTS) Murung Raya Sarwo Mintarjo menambahkan, kegiatan ini dalam rangka meningkatkan investasi di daerah dan mendorong sektor perekonomian maupun pembangunan di Murung Raya.
Sebanyak 41 perusahaan diundang dalam kegiatan tersebut, baik yang bergerak di bidang pertambangan, kehutanan, maupun perkebunan. Tetapi sampai kegiatan dilaksanakan, tercatat hanya 22 perwakilan perusahaan yang datang.
Di luar para investor, Sarwo menjelaskan, peserta berasal dari pihak DPRD Murung Raya, kepala dinas maupun camat, staf khusus maupun dari Dewan Adat Dayak (DAD) Murung Raya.
Dia memaparkan, dasar kegiatan ini adalah peraturan BKPM nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 mengatur tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Adapun tema yang diambil, yaitu sinergi pemerintah daerah dengan investor untuk pembangunan berkelanjutan.
Baca juga: Masjid Agung Al Istiqlal diharap menjadi pusat pembinaan umat
Baca juga: Pemkab Murung Raya pastikan RSUD Puruk Cahu penuhi standar kelas C
Baca juga: Ketua DPRD Mura dukung cegah konflik sosial untuk jaga iklim investasi
