Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Wali Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) Achmad Zaini mengatakan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan di wilayah setempat didukung dengan keberadaan 15 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) .
"Saat ini di seluruh wilayah Kota Palangka Raya ini telah terbentuk 15 SPPG dari target seluruhnya yang mencapai 20 satuan pelayanan pemenuhan gizi," katanya di Palangka Raya, Senin.
Artinya, lanjut dia, Pemerintah Kota Palangka Raya perlu tambahan lima lagi agar target terpenuhi. Pihaknya juga terus berupaya memaksimalkan sumber daya lokal dalam mendukung penyelenggaraan SPPG yang ditargetkan.
Zaini menambahkan, dalam SPPG, pihaknya juga minta diperhatikan aspek keterjangkauan serta pemberdayaan masyarakat setempat.
“Jangan sampai satuan layanan yang dibangun tidak berjalan karena lokasinya terlalu jauh atau kurang dimanfaatkan. Prinsipnya, kita dorong pembentukan SPPG baru dengan tetap memegang aturan yang berlaku dan memberdayakan potensi lokal,” katanya.
Achmad Zaini juga meminta pengelola satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di daerah setempat menjaga kualitas menu masakan Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Pengelola MBG harus menjaga makanan yang disajikan agar sehat, layak dan aman dikonsumsi serta memenuhi kebutuhan gizi para pelajar," katanya.
Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak mengatakan, sampai saat ini 42 ribu siswa dari berbagai jenjang pendidikan telah menikmati atau tersentuh program nasional MBG
"Dari total target penerima MBG di Kota Palangka Raya yang mencapai 75.117 siswa, sampai saat ini, tercatat sekitar 42 ribu sasaran telah tersentuh program ini," katanya.
Dia menambahkan, bahwa program tersebut akan terus diperluas secara bertahap sehingga nantinya seluruh sasaran MBG menikmati program nasional tersebut.
Meski demikian, Arbert juga menyoroti persoalan distribusi makanan bergizi di wilayah bantaran sungai. Sebab, jumlah siswa di kawasan tersebut tidak memenuhi syarat minimal 1.000 hingga 3.000 orang.
“Kami bersama camat, lurah, dan PKK setempat akan mencari solusi agar anak-anak sekolah di bantaran sungai tetap bisa menikmati layanan MBG,” ujar dia.
Baca juga: Pemkot Palangka Raya optimalkan peran bidan cegah stunting
Baca juga: Pemkot Palangka Raya dorong penerapan digitalisasi transaksi di masyarakat
Baca juga: Wali kota ingatkan masyarakat selektif serap informasi MBG di medsos
