DPRD Palangka Raya dorong penguatan hukum lewat sinergi lintas sektor

id Komisi I DPRD Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rusdiansyah, DPRD Palangka Raya, DPRD, Palangka Raya, Kalteng

DPRD Palangka Raya dorong penguatan hukum lewat sinergi lintas sektor

Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya Rusdiansyah. ANTARA/Rajib Rizali.

Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rusdiansyah mendorong pemerintah kota memperkuat sinergitas lintas sektor dalam upaya penguatan bidang hukum di daerah.

"Penegakan hukum yang kuat ini kan menjadi fondasi penting bagi terciptanya masyarakat yang tertib dan berkeadilan," katanya di Palangka Raya, Senin.

Menurut Rusdiansyah, dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan penguatan hukum yang digagas pemerintah pusat menunjukkan komitmen kuat untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

Ia menambahkan, kerja sama lintas sektor perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur, penguatan kelembagaan hukum, serta perluasan akses masyarakat terhadap layanan hukum.

"Tanpa sinergi dan kolaborasi yang konkret, berbagai kebijakan penguatan hukum hanya akan berjalan di atas kertas," ucapnya.

Legislator Palangkga Raya itu juga menyoroti pentingnya peran tokoh masyarakat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat dalam membangun kesadaran hukum.

Untuk itu, Komisi I DPRD akan terus mengawal berbagai program sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dijalankan oleh pemerintah kota.

"Upaya ini dianggap penting untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat, terutama di tingkat kelurahan dan lingkungan RT/RW," ujarnya.

Baca juga: DPRD apresiasi Posbakum Bukit Tunggal perkuat akses keadilan warga kecil

Selain itu, ia mendorong agar sistem pelayanan hukum di daerah terus diperbaiki, baik dari sisi kecepatan, transparansi, maupun aksesibilitas bagi masyarakat kecil. Menurutnya, kualitas pelayanan hukum yang baik akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Rusdiansyah juga menilai pentingnya pelatihan dan pembinaan bagi aparat penegak hukum daerah, sehingga diharapkan pemerintah kota dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan perguruan tinggi untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur di bidang hukum.

"Penegakan hukum bukan semata soal sanksi, tapi juga tentang bagaimana memberi rasa aman dan keadilan bagi seluruh warga," demikian Rusdiansyah.

Baca juga: DPRD Palangka Raya dorong penguatan program Adiwiyata di sekolah

Baca juga: DPRD dukung pengawasan ketat BBM di Palangka Raya

Baca juga: DPRD: Tertibkan bangunan menutup drainase


Pewarta :
Uploader : Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.