Komisi II DPRD Kotim minta jaminan ketahanan pangan daerah
Selasa, 14 April 2020 15:29 WIB
Rapat Komisi II DPRD Kotawaringin Timur dengan mitra kerja membahas ketahanan pangan daerah, Selasa (14/4/2020). ANTARA/Norjani
Sampit (ANTARA) - Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah menggelar rapat dengan mengundang mitra kerja untuk meminta penjelasan terkait kondisi ketahanan pangan daerah ini di tengah situasi pandemi COVID-19.
"Kami ingin memastikan supaya pasokan kebutuhan dan stok pangan kita tetap aman. Pemerintah daerah harus memastikan dan menjamin ketahanan pangan kita tetap aman," kata Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur Hj Darmawati saat memimpin rapat di Sampit, Selasa.
Komisi II menggelar rapat dengan mengundang mitra kerja karena menilai hal ini sangat penting. Meski begitu, protokol kesehatan terkait pencegahan COVID-19 tetap dijalankan sesuai anjuran pemerintah.
Hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Pertanian I Made Dikantara, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Zulhaidir dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Hanif Budi Nugroho.
Berbagai pertanyaan disampaikan anggota dewan yang hadir, mulai terkait kebijakan penutupan pasar dadakan dan solusinya, stok beras, kenaikan harga sembako, pasokan gula, hingga kebijakan ketahanan pangan melibatkan perusahaan besar swasta.
Ketiga pejabat tersebut bergantian memberikan penjelasan terkait kondisi saat ini. Mereka juga menyampaikan opsi solusi terkait permasalahan yang dipertanyakan anggota dewan.
Baca juga: KONI Kotim bagikan masker dan bantu posko penanganan COVID-19
"Yang jelas poin hari ini tadi ditegaskan bahwa ketahanan pangan kita cukup hingga enam bulan ke depan. Terkait penutupan pasar dadakan juga sudah ada solusi bagi pedagang. Perusahaan besar swasta juga akan membantu memperkuat ketahanan pangan kita," ujar Darmawati.
Kepala Dinas Pertanian Kotawaringin Timur I Made Dikantara mengatakan, stok beras daerah ini aman. Dia yakin tahun ini Kotawaringin Timur kembali surplus beras.
"Ada sekitar 17.000 hektare yang dipanen sejak Maret hingga November nanti. Dalam waktu dekat ada sekitar 10.000 ton beras yang dihasilkan. Jadi tidak perlu khawatir," kata Made.
Meski begitu, pemerintah daerah mendorong sektor swasta juga berperan dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Tujuannya sebagai antisipasi jika terjadi kondisi darurat sehingga ketersediaan pangan di daerah tetap terjaga.
Baca juga: Pemkab Kotim berdayakan UMKM buat 15.000 masker
Baca juga: Sudah 1.003 pekerja sektor kepariwisataan Kotim terdampak COVID-19
"Kami ingin memastikan supaya pasokan kebutuhan dan stok pangan kita tetap aman. Pemerintah daerah harus memastikan dan menjamin ketahanan pangan kita tetap aman," kata Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur Hj Darmawati saat memimpin rapat di Sampit, Selasa.
Komisi II menggelar rapat dengan mengundang mitra kerja karena menilai hal ini sangat penting. Meski begitu, protokol kesehatan terkait pencegahan COVID-19 tetap dijalankan sesuai anjuran pemerintah.
Hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Pertanian I Made Dikantara, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Zulhaidir dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Hanif Budi Nugroho.
Berbagai pertanyaan disampaikan anggota dewan yang hadir, mulai terkait kebijakan penutupan pasar dadakan dan solusinya, stok beras, kenaikan harga sembako, pasokan gula, hingga kebijakan ketahanan pangan melibatkan perusahaan besar swasta.
Ketiga pejabat tersebut bergantian memberikan penjelasan terkait kondisi saat ini. Mereka juga menyampaikan opsi solusi terkait permasalahan yang dipertanyakan anggota dewan.
Baca juga: KONI Kotim bagikan masker dan bantu posko penanganan COVID-19
"Yang jelas poin hari ini tadi ditegaskan bahwa ketahanan pangan kita cukup hingga enam bulan ke depan. Terkait penutupan pasar dadakan juga sudah ada solusi bagi pedagang. Perusahaan besar swasta juga akan membantu memperkuat ketahanan pangan kita," ujar Darmawati.
Kepala Dinas Pertanian Kotawaringin Timur I Made Dikantara mengatakan, stok beras daerah ini aman. Dia yakin tahun ini Kotawaringin Timur kembali surplus beras.
"Ada sekitar 17.000 hektare yang dipanen sejak Maret hingga November nanti. Dalam waktu dekat ada sekitar 10.000 ton beras yang dihasilkan. Jadi tidak perlu khawatir," kata Made.
Meski begitu, pemerintah daerah mendorong sektor swasta juga berperan dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Tujuannya sebagai antisipasi jika terjadi kondisi darurat sehingga ketersediaan pangan di daerah tetap terjaga.
Baca juga: Pemkab Kotim berdayakan UMKM buat 15.000 masker
Baca juga: Sudah 1.003 pekerja sektor kepariwisataan Kotim terdampak COVID-19
Pewarta : Norjani
Editor : Admin 2
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Waket DPRD Pulang Pisau akui sektor pendidikan ikut terdampak efisiensi anggaran
14 April 2026 17:23 WIB
Ketua Komisi II DPRD Barut minta petani tanam pangan pendamping hadapi El Nino
13 April 2026 19:51 WIB
DPRD Palangka Raya hasilkan satu perda dan lima keputusan selama masa persidangan II
08 April 2026 17:31 WIB