Buntok, Kalteng 14/8 (Antara) - Lima Fraksi pendukung di DPRD kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah menerima delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah (Perda).
Hal tersebut disampaikan juru bicara masing-masing fraksi pada saat sidang paripurna VI masa sidang II dengan agenda menanggapi pidato pengantar Bupati Barsel tentang penyampaian delapan raperda yang berlangsung di Buntok, Rabu.
Bupati Barsel Ir HM Farid Yusran, MM dalam jawaban dan tanggapannya mengucapkan terima kasih atas diterimanya delapan materi raperda untuk dibahas dan dikaji bersama.
"Dengan dikaji dan dibahas secara bersama sesuai dengan mekanisme yang berlaku, maka pada saatnya nanti, raperda tersebut dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda)," kata Farid Yusran.
Pada kesempatan itu Bupati juga menanggapi sejumlah catatan yang disampaikan juru bicara lima fraksi di DPRD Barsel pada saat pemandangan umum fraksi pendukung dewan.
"Terkait belum selesainya hasil audit dan legal complain perizinan yang disampaikan fraksi Keadilan Bangsa lantaran sedang disinkronkan dengan hasil audit UKP4 dan sampai saat ini masih dalam proses," ungkap Farid Yusran.
Sedangkan menanggapi catatan fraksi Golkar dan PDIP mengenai perizinan galian C guna memenuhi keperluan proyek, pihaknya telah mengeluarkan izin sementara IUP operasi produksi selama tiga bulan.
Sementara menanggapi yang disampaikan fraksi PAN terkait realisasi belanja yang tidak mencapai 100 persen, hal tersebut dikarenakan terdapat sisa tender untuk pekerjaan pekerjaan yang dilelang.
Acara rapat paripurna tersebut dihadiri wakil Bupati Barsel Satya Titiek Atyani Djoedir, pimpinan dan anggota DPRD, unsur muspida serta seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat.
(T.KR-BYU/C/N001/N001)
DPRD Barito Selatan Terima Raperda Untuk Dibahas
Bupati Barsel Ir HM Farid Yusran, (Istimewa)
