Jakarta (ANTARA
News) - Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta,
Yonathan Pasodung menegaskan Rumah Susun Marunda hanya untuk warga
miskin dan tidak mampu membeli rumah.
Bila pada di lapangan kedapatan pemilik rusun Marunda sudah bermobil dan memiliki rumah, maka akan diusir.
Ia menjelaskan penghuni rusun Marunda, merupakan warga DKI Jakarta yang terbukti tidak memiliki rumah atau tempat tinggal.
"Kalau sudah punya rumah, ya kami usir. Semua itu berlaku untuk seluruh blok di Marunda," katanya.
Namun sebelum mengambil keputusan tersebut, menurut Yonathan, akan
dilakukan pemeriksaan terhadap kepemilikan mobil tersebut. Menurutnya,
kini terdapat beberapa perbaikan di lingkungan sehingga menyebabkan
pihak pembangun kerap keluar masuk rusun.
Namun Yonathan yakin bahwa 1000 pemilik baru akibat relokasi Muara Baru
yang masuk sejak beberapa waktu lalu, merupakan warga yang sesuai dengan
kriteria yang ada seperti memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu
Keluarga (KK), dan surat bukti bahwa dirinya belum memiiki rumah.
"Kalau seribu warga tersebut saya yakin memang belum punya mobil. Kalau
sudah ya keluar saja karena kan ini untuk warga miskin," katanya.
Sebelumnya, ada beberapa jenis mobil minibus merek Toyota Innova, Toyota
Rush, KIA, dan Nissan Livina yang terlihat terparkir di depan rusun
Marunda blok I dan V.
Berita Terkait
Presiden RI Terpilih Prabowo Subianto kunjungi Kalteng saat HPS 2024
Rabu, 18 September 2024 14:46 Wib
Pemkab Barito Utara dan KPK rakor pemberantasan korupsi
Rabu, 18 September 2024 8:58 Wib
ASN Pulang Pisau diingatkan kinerja dan netral dalam pilkada
Selasa, 17 September 2024 19:59 Wib
Akademisi UPR teliti kecemasan berbicara pada pembelajaran bahasa Inggris
Selasa, 17 September 2024 16:42 Wib
Jadikan peringatan Maulid Nabi momentum tingkatkan keimanan dan ketaqwaan
Selasa, 17 September 2024 16:06 Wib
Dislutkan Kalteng dan UGM kerjasama observasi lapangan ekspor perikanan
Selasa, 17 September 2024 15:12 Wib
Tepis isu gas elpiji langka di Palangka Raya, Pemkot dan Pertamina gelar operasi pasar
Selasa, 17 September 2024 14:36 Wib
Presiden terpilih dan kabinet mendatang perlu tim akselerasi pembangunan IKN
Selasa, 17 September 2024 12:42 Wib