Surabaya (ANTARA News)
- Mantan Ketua Umum PBNU KHA Hasyim Muzadi menilai pemecatan Wakil
Bendahara DPP Partai Golkar H Nusron Wahid untuk mengikuti selera
pimpinan, bukan mengikuti peraturan partai.
"Karena itu, kalau Nusron menggugat pemecatan dirinya dari Golkar
itu wajar, sebab prosesnya tidak mengikuti peraturan yang ada," kata
pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam di Malang dan Depok itu dalam
surat elektronik kepada Antara di Surabaya, Kamis.
Tiga kader Golkar dipecat karena dianggap tidak mematuhi keputusan
partai untuk mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Ketiganya adalah Ketua DPP Golkar Agus
Gumiwang Kartasasmita, Wakil Bendahara DPP Golkar Nusron Wahid, dan
Poempida Hidayatulloh.
Ketiga pendukung Jokowi-JK itu menyatakan siap menempuh jalur hukum untuk mengembalikan keanggotaannya.
Menurut Hasyim Muzadi, semestinya Jusuf Kalla dan Luhut Panjaitan
dipecat terlebih dulu karena JK mencalonkan diri dalam Pilpres dan Luhut
Panjaitan menjadi tim sukses Jokowi-JK.
"Sebanyak 243 ribu suara yang diraih Nusron untuk kursi DPR RI
merupakan suara terbanyak di lingkungan Golkar, dan suara sebanyak itu
pasti dari kaum nahdliyyin karena Nusron adalah kader NU yang kini menjabat Ketua Umum PP GP Ansor," tegas Hasyim.
Namun, kata Hasyim, Nusron Wahid malah menjadi korban ketidakadilan politik. Hasyim meminta Nusron kembali ke "keluarga", yakni PKB.
"Saya dukung Nusron, kalau ternyata ikut tetangga itu lebih
sengsara daripada di rumah besar, NU sendiri, karena anak muda seperti
Nusron itu tidak selayaknya semangatnya dipatahkan oleh yang tua-tua,"
tukasnya.
Hasyim Muzadi Kritik Pemecatan Nusron Wahid Oleh Golkar
anak muda seperti Nusron itu tidak selayaknya semangatnya dipatahkan oleh yang tua-tua"