Legislator Sarankan Gandeng Investor Asing Garap Rotan

Sampit (Antara Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah disarankan menggandeng investor asing untuk menggarap potensi rotan dan petani bergairah kembali di daerah tersebut.

"Upaya menggandeng investor asing atau investor dari negara buyer (negara pembeli rotan Kotim) perlu dilakukan untuk membangun pabrik pengolahan dan menampung hasil produksi petani kita," kata anggota DPRD Kotim, Otjim Supriatna di Sampit, Sabtu.

Jika terobosan ini bisa dilakukan, diyakini dampaknya akan sangat bagus untuk menggeliatkan kembali sektor rotan serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku bisnis rotan yang saat ini masih terpuruk.

Sejak diberlakukannya larangan ekspor rotan mentah pada akhir 2011, sektor rotan di Kotim terpuruk. Petani menderita dan perusahaan terpaksa melakukan pengurangan karyawan, sehingga berdampak pada bertambahnya angka pengangguran dan kemiskinan.

Kondisi ini terjadi karena industri rotan dalam negeri hanya mampu menyerap sekitar 10 persen produksi rotan di Kalteng. Petani dan pelaku bisnis rotan di Kotim menderita kerugian karena ribuan ton rotan menumpuk dan sebagian membusuk karena sepinya permintaan.

Dengan menggandeng investor asing yang siap membangun pabrik untuk mengolah rotan di Kotim, dinilai bisa menjadi terobosan. Selanjutnya hasil produksi tersebut langsung dibawa dalam bentuk jadi ke negara asal investor.

"Tapi yang perlu ditekankan adalah bahwa semua harus dilakukan sesuai aturan. Saya yakin ini bisa dilakukan karena kan memang diperbolehkan investor asing beroperasi di Kotim. Jadi kali ini kita cari yang konsen untuk bidang rotan," kata Otjim.

Harga rotan mentah di Kotim saat ini Rp2.000/Kg, padahal dalam kondisi normalnya dulu mencapai Rp3.300/Kg. Untuk rotan kering saat ini dihargai Rp10.000/Lg, padahal dulunya bisa mencapai Rp18 ribu/Kg.

"Kalau mau mencari 1000 ton cukup di Kecamatan Kotabesi saja, belum lagi di kecamatan lain. Kebijakan pemerintah telah membuat petani menderita karena hingga kini tidak ada solusi," kata Dahlan Ismail, seorang pengepul rotan di Kecamatan Kotabesi.

Dia berharap pemerintahan yang baru nantinya bisa memerhatikan masalah ini secara serius. Pemerintah tidak boleh memaksakan kebijakan jika ternyata benar-benar berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat.



(T.KR-NJI/B/S019/S019)